sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Demokrat: Pancasila wajib dimasukkan dalam PP 57/2021

Kemendikbud didesak secepatnya perbaiki PP No. 57 Tahun 2021.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Sabtu, 17 Apr 2021 20:18 WIB
Demokrat: Pancasila wajib dimasukkan dalam PP 57/2021

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mempertanyatakan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan karena tak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

“Pemerintah harusnya melakukan evaluasi kepada tim penyusun Peraturan Pemerintah tersebut. Sebab, kesalahan sepertinya hilangnya mata kuliah wajib bisa berakibat fatal bagi dunia pendidikan di Indonesia,” ungkap Syarief dalam keterangannya, Sabtu (17/4).

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, Pancasila dan Bahasa Indonesia wajib dimasukkan ke dalam PP tersebut. Sebab, lanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi mewajibkan memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

“Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan ataupun tidak memuat hal-hal yang telah diwajibkan di dalam UU,” ungkapnya.

Sponsored

Hilangnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia, sambungnya, mesti ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kemendikbud harus secepatnya mengambil langkah tegas untuk melakukan perbaikan atas peraturan pemerintah tersebut,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, mata kuliah yang diwajibkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 telah melalui pertimbangan matang. “Mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dipilih sebagai mata kuliah wajib agar mahasiswa-mahasiswa memiliki akhak dan karakter yang baik serta nila-nilai kebangsaan yang mumpuni.” ungkapnya.

Syarief mendorong pemerintah untuk berhati-hati di dalam pembuatan kebijakan, termasuk dalam menyusun peraturan pemerintah. “Kesalahan-kesalahan penyusunan, prosedural, formal, apalagi substansional dapat berakibat fatal bagi tata kehidupan masyarakat dalam memelihara masyarakat Pancasila,” pungkasnya.

Berita Lainnya