Demokrat selektif keluarkan rekomendasi pilwali Surabaya

Partai Demokrat bakal selektif dan berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi bakal calon walikota atau calon wakil walikota Surabaya. 

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Renville Antonio mengatakan, partai sangat berhitung untuk rekomendasi pilwali Surabaya.

"Kalau di Partai Demokrat SK rekomendasi pasti pasangan atau dua nama dan persyaratan partai koalisi juga sudah tuntas," kata Renville saat jumpa pers, di DPD Partai Demokrat, Selasa (21/1).

Renville mengaku DPP telah menurunkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan peraturan organisasi partai pada 15 Januari 2020. DPD Partai Demokrat Jatim langsung mengumpulkan 19 DPC kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020 di kantor DPD Partai Demokrat Jatim, Senin (20/1).

"DPC Partai Demokrat yang akan mengikuti pilkada serentak diminta membentuk Tim Penjaringan. Tim Penjaringan menjadi sentral dan mesin utama dalam pilkada," pintanya.

Tim Penjaringan memiliki tugas pokok dan fungsi mulai membuka pendaftaran atau mungkin dengan mekanisme lain proses penyaringan. Kemudian melakukan seleksi administratif dan kompetensi. Semuanya didasari dengan asas keterbukaan, independen dan akuntabel. 

Partai Demokrat akan mengacu pada hasil survei sebelum mengeluarkan rekomendasi pilkada tetap. Hasil penjaringan dan survei DPC nantinya akan dibawa ke DPD untuk dipaparkan dan dibahas bersama DPD. 

Tim Penjaringan bersama DPC harus bisa meyakinkan DPD terkait strategi pemenangan pasangan calon. " Tim juga harus menjelaskan beberapa poin kerja sama koalisi partai dan manfaat untuk masyarakat ke depan maupun untuk Partai Demokrat," terangnya.

Setelah proses tersebut dilakukan, DPD Partai Demokrat Jatim akan mengajukan surat rekomendasi kepada DPP. Di mana ada dua model rekomendasi yang akan dikeluarkan DPP yakni, berupa surat tugas dan surat rekomendasi pasangan calon.

Surat tugas hanya akan diberikan kepada kader partai yang mencalonkan untuk diberikan keleluasaan jauh-jauh hari dalam mencari pasangan calon dan mencari koalisi parpol. 

"Bukan otomatis akan mendapatkan rekomendasi DPP. Kalau kader yang mendapat surat tugas itu tidak menjalankan sesuai dengan petunjuk penugasan, maka rekomendasi partai bisa tidak turun kepada beliau," tegasnya.

Sedangkan untuk surat rekomendasi berbentuk surat keputusan, isinya sudah pasangan calon. "Nanti sudah ada nama calo kepala daerah dan nama calon wakil kepala daerahnya," tambahnya. 

Renville mencontohkan beberapa daerah yang maju sendiri. Seperti Sumenep, Lamongan, Tuban, Pacitan dan Situbondo. Mereka berpotensi mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Demokrat untuk membuktikan keseriusannya dalam memenangkan pilkada.

Renville memastikan DPD berkirim surat ke DPP paling lambat April beserta penjelasannya. Dengan begitu, DPP akan menurunkan rekomendasi pada Mei. Pendaftaran pasangan calon di KPU baru dibuka pada 18 Juni sampai 20 Juni.