sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Di balik layar relasi NU dan Jokowi kini

Tak hanya rajin mengkritik pemerintah, NU juga tak bakal mengundang Jokowi ke acara munas.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Selasa, 03 Mar 2020 15:10 WIB
Di balik layar relasi NU dan Jokowi kini
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 78572
Dirawat 37226
Meninggal 3710
Sembuh 37636

Kabar itu kali pertama beredar di media sosial kalangan Nahdliyin, Januari lalu. Disebutkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak akan mengundang perwakilan pemerintah dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2020 yang bakal dihelat pada 18-19 Maret di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Timur.

Dalam unggahannya di media sosial, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat Zainal Arifin Junaidi bahkan menegaskan, NU tidak akan membuat atau menyebarkan proposal ke kalangan pemerintah, BUMN dan swasta. Ia menyebut hanya orang NU yang bakal hadir di hajatan tersebut. 

Saat dikonfirmasi, Zainal membenarkan kesepakatan itu. NU, kata dia, sengaja tak mengundang para pejabat teras demi menjaga jarak dengan kekuasaan. Pasalnya, PBNU kerap dipandang disetir pemerintah setelah Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019.

"Jujur itu beban buat PBNU. Sebagian kalangan menganggap PBNU itu sekarang manut saja sama pemerintah. Nah, supaya tidak kelihatan manut, maka kami memilih tidak mengundang Presiden Jokowi dan Pak Wapres Ma'ruf Amin," ujarnya kepada Alinea.id, Rabu (26/2).

Arifin tercatat sebagai salah satu panitia dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2020. Untuk hajatan kali ini, NU mengambil tema "Islam Nusantara dan Kemandirian NU untuk Peradaban Dunia". 

Sesuai tema kemandirian, menurut Arifin, tepat jika NU tak mengundang Jokowi dan Ma'ruf. "Sebab sudah pasti beliau akan memberikan arahan. Itu bakal dipandang orang NU sudah mudah didikte pemerintah. Jadi, agar itu tak terjadi, lebih baik tak kami undang," tuturnya. 

Ia menepis jika langkah itu diambil lantaran PBNU kecewa karena tidak dapat jatah menteri di kabinet. "Riak-riak kemarin suatu hal yang wajar saja. Tapi, untuk ini, kami hanya ingin menjaga sikap kritis saja sebagai organisasi sosial keagamaan," kata dia. 

NU memang sempat dikabarkan mengincar jatah Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju. Namun, Jokowi malah memberikan posisi Menag ke Fachrul Razi yang berasal dari kalangan militer. Padahal, pos itu biasanya dipegang kader NU. 

Sponsored

Sejak komposisi kabinet diumumkan, NU terkesan mendadak kritis terhadap pemerintah. Dari penelusuran jejak digital, Ketua PBNU Said Aqil bahkan tercatat berulang kali menghamburkan kritik terhadap performa pemerintah dalam berbagai isu. 

Saat peringatan hari lahir ke-94 NU di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, akhir Januari lalu misalnya, Said Aqil bahkan dengan lantang mengkritik kinerja pemerintah di depan Ma'ruf Amin. 

Ketika itu, Said menyebut pemerintah cenderung terlalu berpihak kepada segelintir konglomerat dalam pengelolaan sektor-sektor ekonomi. "Misalnya sektor perbankan. Data OJK menyebutkan 33,5% aset perbankan di Indonesia masih dikuasai asing," ucap Said. 

Kritik juga sempat diucapkan Said mengenai oligarki elite politik dan pengusaha di lingkaran Jokowi saat menghadiri Haul KH Anas Sirojudin ke-6 di Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, Jawa Barat pada penghujung 2019.

"Ini negara dikuasai oleh orang-orang yang punya duit atau didukung oleh orang-orang yang punya duit. Pak Jokowi tidak punya duit. Pak Jokowi tidak punya partai karena bukan ketua partai, tapi didukung yang punya duit dan punya partai," kata dia. 

Sikap Said Aqil dan keputusan untuk tak mengundang Jokowi itu mengindikasikan memburuknya hubungan NU dan pemerintah. Pasalnya, dalam hajatan Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang dihelat dua bulan menjelang pemungutan suara Pilpres 2019, Jokowi justru jadi tamu istimewa. 

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kanan) berbincang dengan Sekjen Rabithah Alam Islami Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa, melakukan pertemuan di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (27/2). /Foto Antara

Kecewa jatah menteri dan duit bantuan

Rais Syuriyah PBNU KH. Ahmad Ishomuddin membenarkan kaum Nahdliyin kecewa karena tak diberi jatah menteri. Namun demikian, ia membantah, bila kritik yang dilontarkan Said Aqil berangkat dari kekecewaan PBNU soal itu. 

"Ya, kekecewaan itu ada. Ya, siapa sih yang enggak kecewa. Banyak pihak yang menginginkan kader NU itu ada di pemerintahan. Tapi, saya rasa sikap kritis Kiai Said bukan karena itu. Itu hanya agar NU itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dengan kekuasaan," ucapnya kepada Alinea.id, beberapa waktu lalu.
 
Selain soal jatah menteri, menurut pria yang diakrab disapa Gus Ishom itu, ada sejumlah janji Jokowi kepada NU yang tak kunjung direalisasikan sejak periode pertama pemerintahannya. 

Salah satunya ialah janji menggelontorkan anggaran kredit murah sebesar Rp 1,5 triliun untuk membangkitkan ekonomi kecil yang akan disalurkan ke unit usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi-koperasi elemen NU. 

"Namun, hal itu tak pernah terwujud lantaran bunganya terlalu tinggi dan memberatkan warga NU. Beberapa kalangan ulama itu merasa pemerintahan jilid pertama itu tak kunjung menyelesaikan janjinya ihwal program usaha kecil menengah dan koperasi bagi kalangan pesantren," ungkap dia. 

Menurut Gus Ishom, setiap warga NU yang mengikuti program itu dibebankan bunga 9%. Bunga sebesar itu dinilai memberatkan warga NU. "Akibat kritik tersebut, pada 24 Januari kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani datang ke PBNU untuk mendengarkan pandangan kami. Ya, kami minta bunga 9% itu diturunkanlah. Minimal 3%," jelas dia. 

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Amsar Dulmanan mengatakan kekecewaan NU bukan sekadar karena bunga yang tinggi, tapi juga soal jumlah bantuan. Menurut dia, angka Rp1,5 triliun terlalu kecil buat organisasi sekelas NU. 

"Untuk warga NU saja tak cukup. Itu kan akhirnya jadi kritik. Tapi, sebenarnya NU strukturnya tidak begitu cakap mengatur itu. Di dalam itu berebutan," ujarnya saat berbincang dengan Alinea.id di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (26/2).

Amsar menuturkan ihwal kemandirian ekonomi hanya jadi dalih untuk memperbesar anggaran. Dia justru khawatir jika dana sebesar itu salah dikelola oleh PBNU. "Dia (NU) enggak pernah kerja membangun infrastruktur. Bagaimana itu dikerjakan secara profesional dengan sistem ekonomi kerakyatan yang masif?" ujarnya.

Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin berorasi pada Kampanye Akbar Jokowi-Ma'ruf di Lapangan Marzoeki Mahdi, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/4/2019). /Foto Antara

Terkait deretan kritik Said Aqil ke pemerintahan Jokowi, Amsar punya analisis sendiri. Menurut dia, PBNU kecele karena tidak diberi jatah menteri. Situasi itu terjadi karena PBNU salah kaprah dalam memandang terpilihnya Ma'ruf sebagai cawapres berkat jasa mereka. 

Padahal, lanjut Amsar, Ma'ruf ketika itu terpilih karena desakan elite-elite politik di lingkaran Jokowi. "Ma'ruf itu jalan aman untuk menang dengan jaminan pemilih Nahdliyin. Enggak ada bobotnya Kiai Ma'ruf. Dia itu hanya sosok yang dibutuhkan untuk memenangkan Jokowi," ujarnya.

Meski begitu, menurut Amsar, kalangan petinggi PBNU percaya Jokowi bakal memenuhi tuntutan-tuntutan mereka karena telah menggandeng kader NU sebagai pendamping. Hingga akhirnya, komposisi menteri yang diumumkan Jokowi berkata lain. 

"Gampangnya PBNU adalah orang yang telat dalam mengarsiteki pemerintahan Jokowi jilid II. Ya, PBNU meski sudah ada wakil presiden, tak bisa seenaknya minta jatah sebab sudah banyak yang berinvestasi lebih dulu," terang dia. 

Lebih jauh, Amsar mengungkapkan, hubungan Ma'ruf dengan petinggi PBNU juga mulai retak pasca-Pilpres 2019. Hal itu terjadi karena Ma'ruf dipandang cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan PBNU.

"Ma'ruf tidak lagi berpikir dia dulu seorang Rais Aam PBNU lalu harus memperjuangkan aspirasi NU. Enggak. Dia saat ini wapres dengan otoritasnya yang di mana dia bisa menunjuk personal kepentingan politik yang dia mau bangun," jelas Amsar. 

Terpisah, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas menilai wajar bila PBNU protes. "Apalagi, kita tahu kementerian tradisional, Kementerian Agama tidak dipercayakan kepada NU," ujarnya kepada Alinea.id, Senin (24/2). 

Meski kecewa, menurut Yaqut, PBNU paham bahwa posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia pun membantah Said Aqil menunjukkan sikap sebagai oposan lantaran kecewa kepentingan PBNU tak diakomodasi Jokowi. 

"Sikap korektif PBNU ini jangan dilihat sebagai sikap oposan. Tetapi bagian dari kecintaan PBNU kepada pimpinan negeri agar on the track. Apa yang dianggap salah harus diluruskan agar benar. Lebih bahaya bila dirasa ada kesalahan, tapi PBNU hanya diam saja," tutur dia. 

Ditanya soal perubahan sikap NU, politikus PDI-Perjuangan Aria Bima mengatakan, partainya tidak mau ikut-ikutan berpolemik. "Ya, soal PBNU kami enggak saling reaktif. Biar pemerintah saja yang menjawab," ujar Aria.

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di Harlah 73 Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/1/2019). /Foto Biro Pers Istana 

Sikap NU ancam posisi Ma'ruf

Guru besar adab dan humaniora Universitas Islam Negeri Jakarta Sukron Kamil, menilai kritik yang diutarakan Said Aqil hanya sekadar ekspresi kekecewaan. Menurut dia, tidak ada gelagat NU benar-benar ingin kembali ke khitah sebagai ormas sosial dan keagamaan yang lepas dari politik praktis.

"Hemat saya, dari berbagai pernyataan ketua umumnya, (kritik NU) tampak lebih karena mereka kecewa terhadap pemerintahan Jokowi yang tidak memenuhi harapan atau ekspektasi akomodasi politik," ujar Sukron kepada Alinea.id di Jakarta, Minggu (23/2).

Sukron melihat, sikap yang ditunjukkan Said Aqil belakangan mirip dengan perilaku elite-elite parpol di kelompok poros tengah pada awal pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. 

Poros tengah merujuk pada koalisi partai Islam yang dibentuk setelah PDI-P memenangi Pemilu 1999. Koalisi itu dimotori pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Tujuannya mengganjal langkah Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.

Ketika itu, menurut Sukron, banyak elite politik dari poros tengah yang kecewa karena tidak diakomodasi di pucuk kekuasaan meskipun merasa telah berjasa mengantarkan Gus Dur sebagai Presiden ke-4 RI. 

"Politik itu sering menyandu para pelakunya yang terlibat. Apalagi, kecenderungan umumnya orang selalu lebih melihat rumput di depan rumah tetangga terasa lebih hijau. Dalam hal ini, bagian yang didapat PDI-P dan parpol lain yang menjadi pendukung Jokowi," jelas Sukron.  

Lebih jauh, Sukron memandang sikap PBNU itu bisa jadi bumerang bagi Ma'ruf Amin. Apalagi, jika Ma'ruf tak mampu meredam kritik-kritik pedas NU kepada pemerintahan Jokowi. "Ma'ruf Amin bisa dianggap oleh pihak luar sebagai tokoh yang tidak bisa menjinakkan organisasi NU. Dia itu butuh dukungan penuh NU," imbuh dia. 

Infografik Alinea.id/Dwi Setiawan

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai NU mulai bergeser arah politiknya sejak Pilpres 2019. Menurut dia, NU cenderung tenggelam dalam dunia politik praktis ketimbang mengedepankan politik kebangsaan yang menjadi ciri khas kaum Nadhliyin sebelumnya. 

Karena itu, ia mengapresiasi langkah NU yang mencoba menjaga jarak dengan kekuasaan. Asalkan, sikap itu diambil murni karena dorongan untuk kembali ke khitah NU sebagai ormas sosial dan keagamaan seutuhnya. 

"Bila benar apa yang dikatakan (NU menjaga jarak) karena ingin bersikap kritis, ini waktunya bermuhasabah. Tapi, bila karena masalah jatah menteri, ya berarti ini masalah kalkulasi politik semata," ucapnya kepada Alinea.id. 

Berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, menurut Choirul, NU sebaiknya tidak pamrih terhadap kekuasaan. Sikap seperti itu, kata dia, hanya bakal menurunkan marwah NU sebagai rujukan mayoritas umat Muslim di Indonesia. 

"Akhirnya apa? Fatwanya sudah tidak didengar. Terjadi polarisasi di akar rumput di basis-basis mereka. Kalangan santri tidak mendengarkan kiai. Nah, itu semestinya menjadi wahana untuk berpikir ulang," jelas dia. 

Berita Lainnya