Din Syamsudin tolak jadi Ketua Timses Jokowi-Maruf

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menolak menjadi ketua tim sukses Jokowi-Maruf Amin.

Pria bernama lengkap Sirajuddin Muhammad 'Din' Shamsuddin ini memang menjadi salah satu dari sejumlah tokoh yang ditawari untuk menjadi ketua tim sukses Jokowi-Maruf Amin.

Nama Ketua Inasgoc, Erick Tohir belakangan muncul dalam kandidat ketua tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Maruf. Hal itu kemudian dibenarkan oleh Direktur relawan TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Maman Imanulhaq.

Selain Erick, Maman membeberkan beberapa nama lain yang juga menjadi kandidat ketua TKN yang akan diputuskan seusai penyelenggaraan Asian Games. Nama-nama itu di antaranya, Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) As’ad Ali, CEO Go-jek Indonesia Nadiem Makarim dan Waketum Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.

“Selain itu ada juga yang background-nya militer, background muhamadiyah ada juga, yang dari partai ada juga,” ujar Maman, Rabu (29/8).

Ia mengatakan ketua TKN nantinya harus memiliki chemistry dengan Jokowi dan memiliki gagasan yang kuat dalam menyusun strategi-strategi pemenangan. Kendati demikian, keputusan itu juga diserahkan kembali kepada Jokowi yang memiliki kewenangan untuk menentukan pilihannya.

Saat dikonfirmasi, Din pun membenarkan adanya tawaran yang pernah disampaikan kepadanya untuk mengisi jabatan tersebut. Din membeberkan tawaran itu datang melalui Koordinator Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Staf Khusus Kepresidenan Ruhaeni Dzuhayatin.

“Ada yang pernah ada menghubungi saya pak Teten Masduki dan bu Ruhaeni. Katanya membawa pesan presiden ingin dijadikan ketua timses nasional. Namun saya belum percaya kalau bukan pak Jokowi dan pak Maruf Amin sendiri menyampaikan kepada saya. Makanya saya tak jawab waktu itu,” ucap Din di Kantor MUI, Rabu (29/8).

Din mengungkapkan tawaran itu disampaikan tiga hari sebelum prosesi pendaftaran ke KPU 20 Juli lalu. Ia menegaskan meski akan ada tawaran lagi nantinya, Din akan dengan tegas menolak posisi tersebut. 

Menurutnya, jabatannya di Muhammadiyah yang masih aktif saat ini menjadi prioritas utama karena bertujuan menegakkan organisasi. Ia juga menegaskan tidak adanya keinginan terlibat dalam dukungan salah satu kubu dalam Pilpres mendatang.

“Kedua saya berada dalam posisi lintas, saya mempunyai gerakan lintas agama dan suku, karena itu saya harus menjaga juga keseimbangan antara kawan-kawan yang berada di organisasi saya,” tuturnya.

Selain itu statusnya sebagai pegawai negeri sipil dan dosen juga menjadi pertimbangan lain untuk tidak menerima tawaran tersebut. Bahkan menurut Din, dirinya tidak berniat untuk terlibat dalam politik kekuasaan.