sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ditegur WHO, DPR minta pemerintah tak terbuai capaian penanganan Covid-19

Mulyanto menegaskan, pemerintah harus konsisten kendalikan mobilitas, laju vaksinasi masih lambat.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Senin, 20 Sep 2021 13:38 WIB
Ditegur WHO, DPR minta pemerintah tak terbuai capaian penanganan Covid-19

Pemerintah diminta menindaklanjuti peringatan World Health Organization (WHO) agar tetap waspada dengan potensi lonjakan kasus baru Covid-19. Menurutnya, pemerintah jangan terbuai dengan hasil capaian yang bersifat sementara.

"Jangan lengah akan peningkatan mobilitas masyarakat di bidang ritel dan rekreasi. Sebab saat ini ditemukan beberapa varian baru virus Covid-19 yang kita belum tahu daya tularnya," ujar Anggota Komisi VII DPR Mulyanto kepada Alinea.id, Senin (20/9).

Ia juga meminta pemerintah terus mengupayakan penurunan kasus baru dan kasus kematian akibat Covid-19 dengan berbagai program terukur. Selain itu, ia juga mendorong pembangunan pabrik vaksin Merah Putih karya anak bangsa.

"Terlalu dini untuk mengatakan bahwa penanggulangan Covid-19 di Indonesia sudah berhasil. Semua masih berproses. Masih banyak faktor yang memungkinkan melonjaknya kasus baru Covid-19 sebagaimana yang terjadi di AS, Singapura dan Malaysia," katanya.

Mulyanto menegaskan, pemerintah harus konsisten melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas masyarakat. Apalagi laju vaksinasi di Tanah Air masih lambat.

Data dari Our World In Data per Senin (20/9) memperlihatkan jika coverage vaksinasi Indonesia baru 28% dari total penduduk. Sementara AS dan Malaysia masing-masing sudah mencapai 63% dan 67%.  Bahkan, Singapura sudah lebih dari 80%.

Belum lagi angka laju kasus fatal, yakni rasio antara jumlah kematian terhadap jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi, yakni sebesar 3.4%. Artinya, kata Mulyanto, dari 100 pasien yang positif Covid, sebanyak lebih dari tiga  orang meninggal.

Angka ini menurutnya sangat berisiko jika dibandingkan dengan di AS dan Malaysia yang masing-masing sebesar 1.3% dan 1.9% atau Singapura angka laju kasus fatal hanya sebesar 0.1%.

Sponsored

"Dengan masih rendahnya tingkat cakupan vaksinasi dan tingginya angka laju kasus fatal tersebut, maka Indonesia masih tergolong rawan terhadap resiko kematian akibat Covid-19," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sebelumnya, WHO memberi teguran keras kepada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dinilai melemah dalam pelaksanaan program prokes. Dikhawatirkan kelemahan dan kelonggaran ini dapat memicu kembali kenaikan kasus positif Covid-19.

WHO melihat ada peningkatan signifikan mobilitas masyarakat di bidang ritel dan rekreasi yang telah mencapai prapandemi. Karena itu, WHO minta pemerintah menyediakan rencana antisipasi dan mitigasi terkait kemungkinan peningkatan mobilitas masyarakat yang akan berdampak pada transmisi Covid-19.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid