logo alinea.id logo alinea.id

Dituding pimpin lembaga ilegal, AHY dibela Sekjen Demokrat

FKPD juga meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mundur.

Christian D Simbolon
Christian D Simbolon Kamis, 04 Jul 2019 15:00 WIB
Dituding pimpin lembaga ilegal, AHY dibela Sekjen Demokrat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan Lembaga Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu 2019 Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono merupakan lembaga yang legal. Agus Harimurti alias AHY adalah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kogasma lembaga legal dan sesuai dengan spirit anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat," kata Hinca kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/7).

Hinca mengatakan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No.92/SK/DPP.PD/II/2018, Kogasma dibentuk DPP Partai Demokrat sebagai respons atas kebutuhan partai dalam menyukseskan perjuangan menuju Pemilu 2019.

Berbasis UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, AD/ART Partai Demokrat serta Program Umum Partai Demokrat 2015-2020, menurut Hinca, rapat pengurus DPP Partai Demokrat pada tanggal 9 Februari 2018 menetapkan terbentuknya lembaga Kogasma ini.

"Untuk itu, tudingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menilai Kogasma ilegal merupakan tudingan yang keliru dan tidak berdasar," ujar Hinca.

Tudingan Kogasma lembaga ilegal disuarakan sejumlah politikus gaek yang menamakan diri mereka Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat. Selain mempertanyakan legalitas Kogasma, FKPD juga meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari jabatannya.

Hinca mengatakan, pernyataan FKPD keliru. Menurut Hinca, seharusnya FKPD dan kader-kader Demokrat lainnya mengapresiasi kerja keras AHY yang mampu membawa Demokrat lolos dari ambang batas parlemen kendati tidak memiliki perwakilan di bursa Pilpres 2019. 

"Hal itu dibuktikan oleh berbagai survei lintas lembaga yang menempatkan elektabilitas Partai Demokrat di kisaran angka 3-4% pada beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019," ujar dia.

Sponsored

Pada Pileg 2019, Demokrat meraup suara 7,7% atau turun sekitar 2,5% jika dibandingkan raupan suara pada Pileg 2014. Turunnya raupan suara partai berlambang mercy itu menjadi salah satu alasan yang dipakai FKPD untuk menggoyang kursi SBY. (Ant)