Qodari dorong Jokowi 3 periode, eks politikus PPP: Isu murahan

Wacana pencalonan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terus mendapatkan penolakan. Mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Habil Marati menyebut, itu hanya isu murahan. 

Ini menanggapi tesis penasihat komunitas JokPro 2024, M Qodari yang ingin menduetkan Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024 bertujuan untuk menyatukan keterbelahan di masyarakat pasca Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019.

Di mana politik identitas menguat dan sebaran hoaks yang tak terkendali. Selain itu, Qodari mengatakan, dikhawatirkan Indonesia akan menjadi seperti Afghanistan, jika kondisi keterbelahan itu masih dipupuk.

"Kalau isu tiga periode Jokowi-Prabowo dianggap sebagai pemersatu, saya rasa bukan itu alasannya. Tidak ada yang menjamin bahwa bersatunya Jokowi-Prabowo akan mempersatukan perbedaan, ini ketidakadilan saja," kata Habil dalam sebuah diskusi daring Narasi Institute bertajuk "Kontroversi 3 Periode Implikasi Sosial Politik Ekonomi", Jumat (25/6).

Habil mengatakan, tidak ada yang salah dengan politik identitas. Di Pilgub 2017 misalnya, banyak warga yang memilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena identitas.

"Qodari kan peneliti, berapa persen yang karena identitas pilih Ahok? saya kira tidak haram melakukan politik identitas," ujar Habil dalam diskusi yang juga diikuti oleh Qodari tersebut.

Menurut dia, tidak ada hubungan antara memilih Jokowi-Prabowo dengan upaya membangun demokrasi yang sehat dengan latar belakang keterbelahan tersebut. Apalagi, dengan cara menjual isu Indonesia suatu saat akan menjadi negara dengan ideologi ISIS atau Afghanistan.

"Apa hubungannya dengan demokrasi kita? Terlalu murahan menurut saya," bebernya, seraya menambahkan jika selama dua periode di DPR, dia belum melihat adanya tanda-tanda Indonesia akan menjadi negara khilafah.

Qodari, dalam paparannya mengatakan, pada 2024, kalau bukan Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong, Indonesia akan mengalami situasi keterbelahan dan politik identitas yang sama, dengan derajat keparahan yang jauh di atas itu.

"Sampai pada titik di mana saya khawatir akan terjadi, dengan apa disebut dengan tesis: dari pemilu menjadi kekerasan. Banyak yang mati, terjadi banyak bentrokan. Selanjutnya jika presiden terpilih, banyak daerah yang tidak setuju," katanya.