DPD belum setor calon, pemilihan Ketua MPR ditunda

Pemilihan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan ulang dalam sidang paripurna pada Kamis (3/10) malam pukul 19.00 WIB.

Penjadwalan ulang ini dilakukan karena Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum memilih kandidat yang akan diusulkan menjadi Ketua MPR.

"Kami ngasih waktu ini untuk DPD (untuk usulkan kandidat)," kata Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

Sekjen MPR memberikan waktu agar internal DPD memilih kandidat yang akan diusulkan dalam Rapat Paripurna MPR. Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR dan DPD (MD3), pemilihan akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Akan tetapi, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, Ketua MPR selanjutnya dipilih melalui mekanisme voting oleh fraksi-fraksi di MPR.

Ma'ruf menjelaskan, Ketua MPR terpilih besok malam akan langsung dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung. "Kalau selesai, bisa dilantik, malam itu juga," jelas dia.

Sajauh ini, sudah ada beberapa partai pendukung Presiden Jokowi yang menjagokan kadernya untuk duduk di kursi Ketua MPR. Partai Golkar menyodorkan nama Aziz Syamsudin, Zainudin Amali, dan Agun Gunandjar Sudarsa untuk menjadi Ketua MPR.

Sementara itu, PDI Perjuangan mendorong Ahmad Basarah dan Yasonna Laoly. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjagokan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan Sekretaris Jenderal Arsul Sani sebagai kandidat pimpinan MPR. Partai NasDem tidak mengincar kursi ketua, namun hanya pimpinan.

Di luar partai pendukung pemerintah, keinginan yang sama juga muncul dari partai oposisi. Partai Gerindra misalnya, mengajukan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai kandidat Ketua MPR.