sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR bahas anggaran pilkada bareng Menkeu dan Gugas Covid-19

Penyediaan APD diminta tidak dibebankan ke KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Kamis, 11 Jun 2020 15:19 WIB
DPR bahas anggaran pilkada bareng Menkeu dan Gugas Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 66226
Dirawat 31798
Meninggal 3309
Sembuh 30785

Komisi II DPR RI kembali menggelar rapat kerja (raker) terkait persiapan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Beberapa stakeholder turut diundang dalam raker kali ini, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Larnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Gugus Tugas (Gugas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, serta Ketua DKPP Muhammad.

Pembahasan raker lebih spesifik kepada usulan tambahan anggaran pelaksaan pilkada, sesuai hasil kesimpulan Raker sebelumnya pada 3 Juni 2020. 

Menurut Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, KPU Bawaslu dan DKPP dalam Raker tersebut sudah mengajukan usulan tambahan anggaran sekitar Rp3-5 triliun untuk persiapan pilkada di tengah pandemi.

"Nah kami sengaja meminta supaya pengajuan itu dirinci berdasarkan kebutuhan-kebutuhan barang yang dibutuhkan, sehingga dalam rapat 3 Juni kemarin kami ambil kesimpulan. Mengusulkan agar pengadaan barang tambahan yang dibutuhkan yang 80-90% itu adalah barang-barang yang sama dengan yang dikonsolidasikan oleh pemerintah. Khususnya oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini adalah barang yang sama," jelas Doli saat membuka raker yang digelar secara virtual, Kamis (11/6).

Doli menegaskan, pihaknya juga telah mengusulkan agar KPU, Bawaslu, dan DKPP nantinya tidak dibebankan penyediaan alat kesehatan sesuai protokol Covid-19. Pasalnya, ketiga lembaga penyelenggara ini harus fokus kepada teknis-teknis pilkada.

Jika ketiganya dibebankan dengan pengadaan barang tersebut, Doli khawatir akan mengganggu kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pilkada.

Oleh sebab itu, sambung dia, lebih baik untuk pengadaan barang-barang seperti alat pelindung diri atau APD, hand sanitezer, masker sesuai protokol kesehatan untuk penyelenggara dan pemilih diambil alih pihak pemerintah.

Sponsored

"Kami sebetulnya mendorong agar pengadaan barang-barang ini juga tidak dilakukan oleh pihak penyelenggara. Karena penyelengga sudah banyak sekali pekerjaan dalam melaksanakan teknis-teknis kepemiluannya. Jadi kalau bisa demi menjaga kualitas demokrasi juga kita lebih baik tidak membebankan pengadaan-pengadaan barang itu kepada mereka," bebernya.

Lebih jauh dikatakan Doli, penambahan anggaran dari negara dan daerah sangat memang sangat dibutuhkan untuk menjaga pelkasaanan Pilkada 2020 di tengah pandemi sesuai protokol kesehatan. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang komprehensif dengan sejumlah pihak terkait.

Serba bisa BIN di panggung corona 

Serba bisa BIN di panggung corona 

Selasa, 07 Jul 2020 06:01 WIB
Berharap vaksin dengan anggaran mini

Berharap vaksin dengan anggaran mini

Senin, 06 Jul 2020 19:00 WIB
Berita Lainnya