sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR dinilai terlambat serahkan ke Jokowi, UU Ciptaker tidak sah

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dinilai bohongi publik.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Rabu, 14 Okt 2020 15:24 WIB
DPR dinilai terlambat serahkan ke Jokowi, UU Ciptaker tidak sah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menilai DPR RI terlambat menyerahkan draf Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (14/10). Karena itu UU tersebut dianggap tidak sah.

"Sebagaimana kita ketahui bersama Rapat Paripurna yang menyetujui Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah tanggal 5 Oktober. Artinya paling lambat penyerahan tersebut adalah pada tanggal 13 Oktober 2020 atau 1 hari yang lalu," kata Fraksi Rakyat melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (14/10).

Keterlambatan ini, lanjut FRI, menambah banyak kecacatan sebelumnya, sehingga RUU ini tidak memenuhi syarat formal untuk menjadi UU.

Selain itu, FRI menilai pernyataan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bahwa draf Undang-Undang Cipta Kerja akan resmi menjadi UU setelah diserahkan pihaknya ke Presiden Jokowi, hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, adalah sebuah manipulasi dan kebohongan publik.

FRI kemudian merujuk pada peraturan DPR 2/2020 tentang Pembentukan UU yang menyebut bahwa, penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pun dengan Tata Tertib DPR No. 1/2020 pada Ayat 4 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Kemudian ayat 5 Pasal 164 mengatur penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejakk tanggal persetujuan bersama," jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut, FRI menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja cacat formil sehingga tidak memenuhi syarat untuk disahkan dan diundangkan.

Sponsored

"Pemberlakuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah sebuah pelanggaran hukum dan konstitusi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengatakan bahwa draf UU Ciptaker akan resmi menjadi UU hari ini setelah diserahkan pihaknya ke Jokowi.

"Tenggang waktu untuk penyampaian UU Ciptaker ini akan jatuh pada 14 Oktober 2020, tepatnya pukul 00.00 WIB, sehingga nanti pada saat resmi besok UU Ciptaker ini dikirim ke Presiden, dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan, maka secara resmi UU ini menjadi milik publik," kata Aziz saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/10).

Berita Lainnya