sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR: Jangan ada politisasi vaksin Covid-19

Azis Syamsuddin sambut baik pengambilan sampel darah sejumlah anggota DPR untuk uji klinis tahap dua vaksin Nusantara.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 15 Apr 2021 15:41 WIB
DPR: Jangan ada politisasi vaksin Covid-19

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, menyambut baik pengambilan sampel darah sejumlah anggota DPR untuk uji klinis tahap dua vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Rabu (14/4). Dia menyebut, terdapat laporan perkembangan imunitas dari tim peneliti vaksi Nusantara.

"Dari data dan laporan yang disampaikan RSPAD ada perolehan imunitas terhadap Covid-19. Baik dari sisi seluler maupun humoral. Tentu ini kabar menggembirakan dan bisa menjadi penemuan baru," terang Azis Syamsuddin, dalam keterangannya, Kamis (15/4).

Hanya saja, Azis tidak ingin menjelaskan teknis terkait laporan itu, sebab peneliti vaksin mempuyai kapasitas dalam menerangkan perkembangan vaksin Nusantara. "Sisi potensial untuk dikembangkan sangat terbuka. Ini setelah Presiden Jokowi meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri. Vaksin Nusantara bisa menjadi salah satu contoh produk dalam negeri. Ini soal kedaulatan dan kemandirian dalam bidang kesehatan dan pengobatan," ucap Azis.

Azis merasa, Indonesia masih bergantung pada negara lain. Hal itu terlihat ketika ada embargo vaksin dari negara produsen, program dan jadwal vaksinasi langsung terganggu. Menurutnya, penting untuk kemandirian dan kedaulatan terhadap vaksin Covid-19. Untuk mencapai itu, Azis mengklaim, DPR tidak mengintervensi pihak manapun.

"Sejak awal kami menekankan jangan ada politisasi vaksin Covid-19. Dan DPR tidak akan mengintervensi pihak mana pun, selagi niat dan langkahnya untuk kepentingan yang lebih luas," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu memastikan DPR tidak mengintervensi terhadap pengembangan yang dilakukan. Meski demikian, semua pihak tidak menginginkan pengembangan yang dilakukan kontraproduktif dengan kaedah pembuatan vaksin yang berlaku. 

"Jika belum memenuhi kaidah klinis, sampaikan secara transparan. Integritas Badan POM sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac. Oleh sebab itu, BPOM harapannya membantu dalam pengembangan vaksin Nusantara. Ini dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi," tegas  Azis.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI telah mengikuti proses tahapan uji klinis tahap II vaksin yang digagas oleh eks Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto di RSPAD, pada Rabu (14/4). Adapun proses yang dilakukan berupa pengambilan darah.

Sponsored

Setidaknya sekitar 10 anggota Komisi IX DPR RI yang menjadi relawan uji klinis tahap II vaksin Nusantara. Adapun pimpinan komisi kesehatan yang hadir yakni Melkiades Laka Lena dan Nihayatul Wafiroh.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, menyebut Badan POM telah menyetujui kelanjutan pengembangan vaksin Nusantara ke uji klinis tahap dua. Hal itu yang menjadi dasar dirinya dan sejumlah anggota legislator mengkuti proses pengambilan sampel darah untuk uji klinis tahap II.

"Badan POM prinsipnya tidak ada penolakan, cuma minta perbaikan. Karena memang ini berpotensi untuk dipakai. Nah protensi itu yang kemudian harus diuji lagi lebih lanjut," kata Melki, usai ikuti proses vaksinasi Nusantara, di RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (14/4).

Berita Lainnya