DPR ke Firli soal Perppu Covid-19: Kita bukan tak tahu ini mainan siapa

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan, Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengkaji Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 atau Perppu Covid-19.

Menurut Arteria, sejatinya KPK harus mencermati setiap good govermence, setiap prosedur kebijakan pemerintah, termasuk penerbitan Perppu ini.

Ia juga meminta KPK mengkritisi mekanisme pembentukan Perppu tersebut yang hanya melalui rapat koordinasi dan surat edaran saja.

"KPK harus mencermati good governence benar enggak kebijakan pemeirntah dari prosedurnya, mekanisme, tata cara, apakah harus Perppu, apa cukup UU dengan surat edaran? Dengan rapat koordinasi? Ada daulat rakyat di sini, Pak. Namanya keuangan negara dan pengelolaan uang negara enggak bisa diambil alih  beberapa pihak saja," tegas Arteria dalam RDP Komisi III DPR bersama KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/4).

Bagi Arteria, beberapa substansi Perppu tersebut penuh pertanyaan. Selain prosedur penerbitan, ia juga mempertanyakan klausul yang mencaplok kewenangan beberapa lembaga. Salah satunya kewenangan DPR dalam menetapkan APBN.

Oleh karena itu, Arteria mendorong KPK turut serta mengkaji poin-poin janggal dalam Perppu tersebut. Pasalnya, menurut dia, isi dalam Perppu ini sama saja telah menegasikan kekuasan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ditambah, berdasarkan analisanya, mekanisme penerbitan Perppu ini minim pengawasan KPK, sehingga mendorong Firli cs tampil dan tidak boleh dihilangkan fungsinya dalam mengawasi setiap kebijakan pemerintah.

"Apa harus gawat sekali harus kita buat Perppu? Kebutuhan begitu mendesak kah? Apa guna menteri, pejabat negara kalau begitu, di saat genting lepas tangan pada ketakutan, malah minta tolong minta imunitas. Kasian Pak Jokowi, enggak ada yang berani ambil kebijakan, enggak ada yang mau pasang badan, tapi minta imunitas. Bahkan sekarang mau kerja minta imunitas," bebernya.

Arteria mengaku, sebetulnya ia mengetahui siapa yang mendisain dan diuntungkan dalam penerbitan Perppu ini. Namun secara detail ia tidak menerangkannya.

"Kita bukan enggak tahu ini mainan siapa, desain siapa siapa yang diuntungkan, beneficial owner kita juga tahu. Uang sudah ada dialokasikan. Saya minta betul KPK memeriksa evaluasi monitoring tentang penetapan program prioritas serta besarannya," pungkas Arteria.