DPR: Kenaikan BBM belum perlu dilakukan

Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Thohir, menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite. Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius ketika BBM dinaikkan. 

Sementara itu, Fraksi Gerindra menilai, kenaikan BBM telah berdampak pada naiknya harga bahan pokok.

"Tidak baik kondisi saat ini menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat," ujar Hafisz kepada wartawan, Senin (29/8).

Menurut Hafisz, jika kenaikan BBM benar dilakukan, akibatnya sejumlah proyeksi ekonomi akan terdistorsi cukup dalam. 

"Kalau ekonomi berat maka transaksi/perdagangan akan terkontraksi. Kalau kontraksi maka target ekonomi akan tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun (tidak tercapai pula). Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia," kata Hafisz.

Dia menilai opsi menaikan BBM bukanlah pilihan yang rasional, namun sebagai pilihan terjal dan mengandung risiko tinggi.

"Shortcut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita," kata politisi PAN tersebut.

Hafisz juga menilai kenaikan harga BBM bersubsidi itu menciderai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, semua yang ada di dalam dan di atas bumi dan segala sesuatunya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Karena itu, dirinya mengaku heran, jika Menteri Keuangan ngotot minta harga BBM dinaikkan, padahal rate/harga ICP di pasaran dunia sedang turun. Namun, ia meyakini jika Presiden Joko Widodo tidak akan memberatkan rakyat Indonesia.

"Saya yakin Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat tersebut, tidak akan mengambil keputusan yang tidak populis ini, yang pasti akan menambah beban rakyat," tutur Hafisz.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda kenaikan harga BBM. Sebab, kata dia, belum dinaikan saja sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan seperti harga telur yang melonjak tinggi menjadi Rp30 ribu per kilo. 

Jika harga BBM dinaikkan maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok tinggi, dan daya beli masyarakat menurun. 

"Kami merasa jika negara masih memiliki kekuatan untuk tidak menaikan BBM dan keuangan negara kita masih mampu untuk menahan itu, maka kami berharap BBM tidak dinaikan dan pemerintah mensubsidi rakyat-rakyat kecil, mensubsidi rakyat yang perekonomiannya pas-pasan," kata Muzani kepada wartawan, Senin (29/8).