sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR minta Badan Pangan Nasional dan Bulog ambil alih urusan kelapa sawit

PKS menilai bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi pemerintah merumuskan ulang tata niaga migor.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 26 Apr 2022 13:58 WIB
DPR minta Badan Pangan Nasional dan Bulog ambil alih urusan kelapa sawit

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyarankan pemerintah untuk memberdayakan Badan Pangan Nasional atau Bapanas dan Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk mengatur ulang tata niaga komoditas minyak sawit. Urusan itu perlu diambil alih setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor minyak goreng (migor) dan crude palm oil (CPO).

Menurut Mulyanto, pemerintah harus bisa menempatkan peran negara dalam rantai produksi dan distribusi migor tersebut agar kekacauan yang saat ini terjadi tidak terulang lagi. 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menilai bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi pemerintah merumuskan ulang tata niaga migor ini secara radikal dan kembali kepada roh konstitusi.

"Kalau kita konsisten pada Konstitusi mestinya kita kembali menempatkan migor ini sebagai barang kebutuhan pokok yang penting dan strategis bagi masyarakat. Artinya ada penguasaan negara di dalamnya atau negara hadir dalam aspek regulasi, pengaturan, pengawasan, pengurusan maupun pengelolaan. Jangan membiarkannya pada mekanisme pasar seratus persen," ujar Mulyatno dalam keterangannya kepada Alinea.id, Selasa (26/4).

Mulyanto berpendapat, sebelum muncul kasus gonjang-ganjing migor, komoditas ini terkesan dilepas pada mekanisme pasar murni tanpa campur tangan pemerintah. Kata dia, barulah sekarang pemerintah mulai menata komoditas migor ini.

Untuk itu, secara konkret Mulyanto mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada Bapanas dan Bulog untuk mengatur tata niaga migor ini.  

Menurut dia, Bapanas sebagai badan yang bertanggung-jawab dari hulu ke hilir untuk merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pangan nasional, sekarang ini kewenangannya hanya terbatas pada sembilan komoditas, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Tidak termasuk minyak goreng dan tepung terigu. 

:Sementara Bulog sebagai operator pelaksana kebijakan pangan hanya ditugaskan untuk beras, kedelai dan jagung. Dua lembaga utama pangan ini malah tidak punya mandat sama sekali terkait komoditas migor tersebut," katanya

Sponsored

Mulyanto menegaskan, kalau memang pemerintah serius mengatur tata niaga migor ini maka segera memberikan mandat pengaturan migor ini pada dua lembaga tersebut agar fokus.

Selain itu, ke depan perlu dipikirkan pembentukan BUMN migor, sebagai bentuk intenvensi kelembagaan dalam pengelolaan dan pengusahaan migor ini oleh negara, agar pasar oligopoli migor ini secara perlahan tetapi pasti dapat dihapuskan.  Sehingga, migor menjadi tersedia secara melimpah dan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Berita Lainnya