Anggota Komisi IX DPR minta pemerintah evaluasi strategi penanganan Covid-19

Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah mengevaluasi strategi penanganan pandemi coronavirus baru (Covid-19). Pangkalnya, angka kasus dan kematian di "Tanah Air" melampaui episentrum awal, China.

"Jika pemerintah mengakui penggunaan new normal bermasalah, maka semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi menyeluruh," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkonfirmasi 102.051 kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga 28 Juli, pukul 12.00 WIB. Sebanyak 60.539 pasien sembuh, 4.901 meninggal, dan 36.611 lainnya masih dirawat.

Sementara itu, John Hopkins University (JHU) mencatat, terdapat 86.984 kasus positif Covid-19 di China hingga 29 Juli, pukul 09.55 WIB. Sebanyak 4.657 pasien di antaranya meninggal dunia.

Dirinya berpendapat, pemerintah cenderung memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada kesehatan masyarakat dalam menangani pandemi. Dicontohkannya dengan regulasi dan kebijakan yang dibuat.

"Mulai dari perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) penanganan corona, kampanye new normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah, dan terakhir pembentukan Komite Penanganan Covid-19." 

Langkah-langkah tersebut, sambung dia, membuktikan keliru. Dibuktikan dengan banyaknya klaster-klaster baru penularan Covid-19. Didominasi sektor ekonomi, seperti perkantoran, pusat perdagangan, dan pasar.

Keberadaan 124 klaster di fasilitas kesehatan (faskes) dengan 799 kasus, bagi Mufida, juga menunjukkan keselamatan tenaga medis kian terancam dengan strategi pemerintah dalam mengendalikan pandemi.

"Jika terakhir presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi, tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye new normal presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan Covid-19 ini tidak seragam," tuturnya.

"Dulu episentrum di Jakarta, kini ada delapan propinsi penyumbang terbesar Covid-19 di 'Tanah Air'," imbuhnya tegas.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah semestinya tetap menggunakan strategi penanganan dengan pola pikir bencana kesehatan. Sehingga, seluruh kebijakan berdasarkan pertimbangan kebencanaan kesehatan.

"Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan. Dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur, termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi," ucapnya.

Mufida pun meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan Covid-19. Juga tetap memegang kendali hingga ke daerah.

"Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran, tapi tak juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar, justru menimbulkan polemik," kritiknya.