DPR minta pemerintah jadi mediator konflik Rusia-Ukraina

Indonesia diharapkan berperan aktif membuka dialog di tengah peperangan di Eropa Timur. Karenanya, Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-Parlemen Ukraina, Sugeng Suparwoto, mendorong pemerintah menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina.

"Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan aktif, segera melakukan peran aktif antardua negara ini, seperti membuat forum khusus," katanya dalam sebuah keterangan usai menerima Dubes Ukraina untuk RI, Vasyl Hamianin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/3). "Lebih cepat lebih baik." 

Sugeng pun berharap, semua pihak mengedepankan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan berbagai masalah. Menurutnya, kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina karena masyarakat sipil bakal menggung dampak terbesar dalam situasi perang.

Di samping itu, menurutnya, serangan militer Rusia ke Ukraina berdampak bagi perdamaian dunia dan stabilitas ekonomi global. 

Sugeng menambahkan, DPR selama ini memiliki hubungan yang baik dengan Parlemen Ukraina ataupun Parlemen Rusia. Senayan pun bersedia menjadi mediator dialog melalui jembatan diplomasi. 

"Kami di DPR akan segera mengundang Dubes Rusia di Indonesia agar kita semua memiliki titik pemahaman bersama, bahwa penggunaan kekuatan militer untuk kepentingan apa pun tidak dibenarkan. Dalam era modern saat ini, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan dialog," tuturnya.

Dalam kesempatan sama, Hamianin menginginkan konflik antara negaranya dengan Rusia segera berakhir. Ukraina siap melakukan negosiasi dan dialog karena tak menginginkan peperangan.

"Hal seperti ini tidak pernah terjadi di Ukraina, sekarang kami bersatu sebagai sebuah bangsa. Semua partai, semua agama, semua kalangan, semua bersatu. Mulai dari anak-anak, orang dewasa semua bersatu. Jadi, kami siap untuk berdialog," urainya.