DPR minta RS rujukan Covid-19 aktif data nakes penerima insentif

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta rumah sakit rujukan Covid-19 aktif mendata tenaga kesehatan yang berhak mendapatkan insentif untuk diajukan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah daerah (pemda).

"Sehingga dapat segera diproses untuk pencairan serta melaporkan kembali apabila telah menerima dana insentif, sehingga proses penyaluran dana insentif dapat diverifikasi dan dimonitor," ujar Azis, dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Selain itu, politikus Partai Golkar itu juga meminta Kemenkes ikut mengawasi proses penyaluran intensif. Azis juga meminta pemda dapat memangkas birokrasi penyaluran insentif tersebut.

"Kemenkes untuk mengawasi penyaluran pemberian insentif yang dilakukan oleh pemda, dan meminta pemda menyederhanakan proses administrasi untuk mempercepat penyaluran dana insentif," terang Azis.

Sebelumnya, pemerintah menjanjikan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) pada 2021 takkan mengalami keterlambatan pencairan. Sebab, sistem administrasi dinilai lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

"Hal-hal untuk penyelesaian dan pencairan yang terlambat, tentunya perbaikan dari sisi administrasi ini, saya yakin 2021 akan lebih membaik," tutur Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Oscar Primadi, dalam telekonferensi, Kamis (4/2).

Kemenkes, sambungnya, telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempercepat penyalurkan dan penuntasan pembayaran. Oscar pun meminta nakes tetap semangat dalam penanganan Covid-19.

“Sebenarnya kalau kita berbicara tentang (nakes) tidak semangat, saya rasa jangan khawatir. Teman-teman nakes, tentunya pemerintah terus melakukan hal-hal berkaitan dengan pembayaran ini. Masih tentunya akan dialokasikan oleh Kemenkeu,” ucapnya.