sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

DPR-pemerintah dianggap keterlaluan sahkan RUU Minerba

Walhi mendesak DPR-pemerintah fokus tangani Covid-19

Fathor Rasi
Fathor Rasi Senin, 11 Mei 2020 14:00 WIB
 DPR-pemerintah dianggap keterlaluan sahkan RUU Minerba
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 25773
Dirawat 17204
Meninggal 1573
Sembuh 7015

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan pemerintah yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.

Pasalnya, salah satu agenda dalam raker terbut adalah pengambilan keputusan untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba 

Walhi menganggap pihak-pihak yang terlibat dalam raker ini sudah keterlaluan lantaran tetap ngotot dibahas di tengah pandemi Covid-19.

"Keterlaluan aja mereka-mereka yang di Komisi VII DPR RI itu, termasuk Menteri ESDM, Mendagri, Menkumham, Menperin, dan Menkeu. Mereka pikir 14.032 kasus Covid-19 (data kemarin GUGAS) bisa selesai dengan kejar RUU Minerba menjadi UU," kata Edo Rakhman direktur Eksekutif Walhi Nasional dihubungi Alinea.id, Senin (11/5/2020).

Sponsored

Walhi mendesak agar agenda DPR bersama pemerintah tersebut dihentikan dan fokus menangani coronavirus. "Bukannya mendesak pemerintah untuk memaksimalkan penanganan Covid-19, malah mengejar pengesahan RUU Minerba menjadi UU yang justru semakin menenggelamkan rakyat ke dalam bencana ekologis. Mereka harus dihentikan segera," ujar Edo.

Untuk itu, pihakya akan mengambil sikap untuk menolak RUU Minerba tersebut "Rilis resmi akan kita keluarkan pada pukul 13.00 nanti. Kalau mengenai proses yang berlangsung saat ini, posisi masyarakat sipil masih konsisten dalam penolakan RUU Minerba untuk menjadi UU dan tetap mendesak agar dihentikan," pungkasnya.

Diketahui, RUU Minerba belakangan memang banyak ditentang aktivis lingkungan. Selain karena dinilai terburu-buru, RUU tersebut juga dianggap hanya mengakomodir lepentingan pengusaha tambang yang memicu kerusakan lingkungan. 

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Jumat, 29 Mei 2020 16:49 WIB
Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Kamis, 28 Mei 2020 17:45 WIB
Berita Lainnya