logo alinea.id logo alinea.id

DPR persilakan penolak RKUHP ke MK

Fraksi-fraksi di DPR sudah rampung membahas substansi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Akbar Ridwan Marselinus Gual
Akbar Ridwan | Marselinus Gual Selasa, 17 Sep 2019 19:09 WIB
DPR persilakan penolak RKUHP ke MK

Anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan fraksi-fraksi di DPR sudah rampung membahas substansi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut dia, RKUHP hanya tinggal menunggu disahkan. 

"Sudah selesai (dibahas), tinggal (disahkan di rapat) paripurna," ujar Desmond kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Ia pun mempersilakan pihak-pihak yang menolak pengesahan RKUHP untuk menggugatnya di jalur hukum. "Yang menolak, silakan menolak. Ada Mahkamah Konstitusi," kata politikus Gerindra itu. 

Sehari sebelumnya, kelompok massa dari buruh, kalangan aktivis hak asasi manusia, dan jurnalis menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR menolak rencana DPR mengesahkan RKUHP. 

Setidaknya ada sejumlah pasal yang dianggap bermasalah, semisal pelarangan penyebaran paham marxisme dan leninisme, pasal penghinaan presiden, tindak pidana terhadap agama, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan, dan kriminalisasi terhadap samen leven. 

Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengakui isi RKUHP tidak bisa mengakomodasi keinginan semua pihak. Namun demikian, menurut dia, upaya DPR untuk mengganti aturan hukum era kolonial dengan beleid baru perlu dihargai. 

"Kita harus menghargai, secara legitimate, secara konstitusional bahwa pemegang fungsi legislasi adalah DPR yang kemudian juga dibahas bersama dengan pemerintah. Kalaupun ada penolakan, itu harus ada sebuah legal reasoning yang jelas," ujarnya saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Selasa (17/9). 

Menurut dia, RKUHP yang akan diketok DPR lebih baik daripada aturan sebelumnya jika dipandang dari sudut padang norma. Pasalnya, regulasi tersebut memiliki semangat untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya Indonesia. "Akan lebih sesuai dengan yang dikehendaki Indonesia," imbuhnya. 

Sponsored

Terkait pasal penghinaan presiden yang dikritik publik, Suparji mengatakan, RKUHP yang baru sudah cukup berkompromi. Pasalnya, penghinaan presiden kini menjadi sebuah delik yang hanya bisa diadukan oleh kepala negara atau wakilnya. 

"Sehingga polisi atau siapa pun tidak bisa mengatasnamakan presiden karena dianggap menghina presiden. Itulah kemudian komprominya," kata dia.

Diakui Suparji, RKUHP masih punya kelemahan. Jerat hukum dalam RKUHP terkait tindak pidana korupsi misalnya, masih lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi pada UU Tipikor. 

Namun demikian, penyusun UU juga sudah menyiapkan jerat kewajiban pengembalian duit negara untuk sebagai pengimbang sanksi pidana. "Perspektifnya adalah bahwa ini dalam konteks pemulihan kerugian negara. Jadi, harus berimbang, bagaimana antara hukum pemenjaraan dan kerugian negara," ujarnya.