logo alinea.id logo alinea.id

DPR sahkan APBN 2018 jadi UU, Menkeu pamer capaian pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pertanggungjawaban APBN 2018 jadi UU

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Selasa, 20 Agst 2019 15:52 WIB
DPR sahkan APBN 2018 jadi UU, Menkeu pamer capaian pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018 menjadi UU. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengesahkan langsung RUU tersebut setelah mendengar laporan dari Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Teuku Riefky Harsya.

"Terima kasih. Dengan demikian, seluruh fraksi menyetujui. Sidang dewan yang terhormat, silahkan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) memberikan laporan," kata Fadli dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (20/8).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan disahkannya RUU APBN 2018 menjadi UU mengakhiri rangkaian pengelolaan APBN 2018. Menurut Sri, semua masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPR akan menjadi materi bagi pemerintah dalam mengelola APBN ke depan.

"Meski sejak 2016 sampai 2018 BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah beri WTP (wajar tanpa pengecualian) atas laporan keuangan pemerintah, namun ruang perbaikan masih terbuka luas. Yang menyangkut akuntabilitas laporan keuangan akan terus dilakukan secara intensif," ujar dia. 

Sri menuturkan realisasi APBN 2018 mampu mencatat capaian yang menggembirakan ditandai ekonomi Indonesia yang tumbuh di angka 5,17%. "Ditopang permintaan domestik yang sehat termasuk konsumsi investasi dan belanja pemerintah yang kuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi itu ketiga tertinggi di antara negara G20," ujarnya.

Pertumbuhan tersebut dinilai positif. Apalagi, perekonomian global cenderung menurun seiring langkah Amerika Serikat mendongkrak suku bunga. Di lain sisi, realisasi pendapatan negara 2018 mencapai 102.6% dari proyeksi APBN dan rasio pajak terhadap PDB meningkat dari 10.7% pada 2017 jadi 11.4% pada 2018.

Dari segi belanja, kinerja APBN mengalami peningkatan tidak hanya dari tingginya penyerapan anggaran namun semakin efektif dan tepat sasaran. Bansos dan dana subsidi juga lebih tepat sasaran dan menurunkan tingkat kemiskinan. 

Dengan perbaikan kualitas belanja itu, indikator kesejahteraan masyarakat meningkat. Parameternya, antara lain Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 71.39. Itu capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir atau meningkat 0.58% dari 2017 yang hanya sebesar 70.81.
 
Adapun persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9.66%. Menurut Sri, itu pertama kali dalam sejarah Indonesia angka kemiskinan pada level 1 digit atau lebih rendah dari persentase penduduk miskin yang 10.12%. "Rasio gini juga membaik 0.384 lebih rendah dari 2017 sebesar 0.391," tuturnya.

Sponsored