sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR sebut ricuh PPDB cerita lama yang terus berulang

Komisi X DPR desak Mendikbud Nadiem transparan soal proses PPDB.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Rabu, 24 Jun 2020 13:07 WIB
DPR sebut ricuh PPDB cerita lama yang terus berulang
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 72347
Dirawat 35349
Meninggal 3469
Sembuh 33529

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, merperhatikan lebih serius polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang muncul di sejumlah daerah.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menerangkan, seyogianya Kemendikbud bersama dinas pendidikan di daerah dapat menyosialisasikan lebih awal guna meminimalisir terjadinya gelombang protes dari orang tua murid.

“Kericuhan PPDB seolah menjadi cerita lama yang terus berulang setiap tahun. Kemendikbud bersama dinas pendidikan di provinsi maupun kabupaten/kota harusnya menyosialisasikan skema PPDB sejak jauh hari sehingga meminimalkan potensi protes dari calon siswa maupun wali murid,” ujar Huda lewat pesan tertulisnya, Rabu (24/6).

Selain itu, Komisi X juga meminta Nadiem dapat menjamin transparansi proses PDPD. Apalagi, jelas dia, di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini yang membuat seluruh tahapan proses PPDB dilakukan secara daring.

Kondisi ini, lanjut politikus PKB ini dapat melahirkan kecurigaan para orang tua siswa. Oleh sebab itu, Kemendikbud harusnya memberi pemahaman mengenai aturan main Penerimaan Peserta Didik Baru secara komprehensif.

Menurut Huda, setiap daerah diberikan kewenangan untuk menentukan aturan PPDB berbasis zonasi secara fleksibel. Namun, sambung Huda, otoritas daerah tersebut harus tetap mengacu pada kebijakan PPDB yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

“Bisa jadi aturan PPDB di satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda, karena dinas pendidikan melihat urgensi yang berbeda-beda sesuai kondisi wilayah masing-masing. Hanya saja perbedaan aturan ini harus dikawal dan disosialisikan sejak jauh hari sehingga tidak memicu kericuhan,” katanya.

Bagi Huda, masalah PPDB ini seperti penyakit kronis yang selalu kambuh di setiap awal tahun ajaran baru. Sehingga perlu perumusan kebijakan PPDB yang lebih komprehensif, mulai dari proses sosialisasi, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi, sehingga orang tua siswa merasa ada jaminan dan berlangsung transparan.

Sponsored
Berita Lainnya