DPR tolak pelibatan TNI dalam peningkatan kerukunan umat beragama

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menolak keras rencana Kementerian Agama (Kemenag) melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama. Penolakan tersebut disampaikan Maman dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kemenag. 

"Kami menolak keras upaya itu. Kenapa? Yang pertama, itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, human rights atau HAM, agenda reformasi sektor keamanan, serta UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," ujar Maman, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Politikus PKB ini menilai, pelibatan TNI dalam program kerukunan umat beragama justru dinilai akan menodai citra Kemenag yang sudah baik. Bahkan bisa memicu kegaduhan. 

"Yang hari ini menurut saya sudah on the track, mulai sense of pandemic-nya terlihat, mulai meraih kiai dan madrasah, tapi jangan ternodai oleh pelibatan tentara," tuturnya mengutip dpr.go.id.

"Biarkan tentara menjaga kita secara teritorial dan agenda reformasi kita adalah dwifungsi ABRI, TNI itu betul-betul berlaku," imbuhnya.

Ia kemudian meminta Kemenag lebih mengerahkan satuan kerja di tingkat bawah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh. Maman mengaku khawatir, bila TNI dilibatkan maka yang terjadi adalah kerukunan semu.

Yang harus dilakukan Kemenag, jelas Maman, bukan pendekatan keamanan, tapi pendekatan biologis. "Bapak punya satker ke bawah paling menyentuh. Dari semua kementerian, Kemenag itu paling bagus. KUA, penyuluh, dan lain sebagainya, dan itu sudah berfungsi. Kalau itu diambil oleh tentara, yang terjadi adalah kerukunan semu, bukan kerukunan yang substansional," pungkasnya.

Sebelumnya, Kemenag membahas program-program peningkatan kerukunan umat beragama TNI AD di kantor Kemenag pada 30 Juni 2020. dalam rapat itu, Menteri Agama Fachrul Razi menilai, selain strategi pertahanan dan militer, pendekatan keagamaan memiliki peluang dan peran signifikan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, dibutuhkan kerja sama antara Kemenag sebagai leading sector keagamaan dengan lembaga pertahanan negara, seperti TNI dan Polri.