sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

DPRD Jakarta pastikan pemilihan wagub lancar

Dewan segera membahasnya melalui rapimgab dan Bamus. Usai menerima surat dari Anies.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Rabu, 22 Jan 2020 07:39 WIB
DPRD Jakarta pastikan pemilihan wagub lancar

DPRD DKI Jakarta memastikan siap menggelar pemilihan wakil gubernur (wagub). Dipastikan takkan berlarut-larut.

"Kita siap, kok. Kita enggak mungkin mempersulit. Kan, demi jalannya roda pemerintahan," ucap Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Selasa (21/1).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra bersepakat mengusung kadernya masing-masing sebagai calon wakil gubernur (cawagub). Mereka adalah Wakil Ketua Komisi II DPR, Riza Patria dan bekas Anggota DPRD Jakarta, Nurmansjah Lubis alias Anca.

Pengumuman disampaikan pengurus Gerindra di "Kebon Sirih", Jakarta, Senin (20/1). Sehari berselang, dokumen disampaikan kepada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

"Kini pertanyaan, kapan Pak Gubernur mau menyerahkan usulan itu ke kami? Kalau sudah, tentu segera kami proses," kata Pras, nama sapa Prasetio.

Usai menerima usulan nama cawagub dari Anies, DPRD bakal menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab). Agendanya, penyetujui tata tertib (tatib) pemilihan.

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pun bakal menggelar rapat. Menentukan jadwal paripurna pemilihan dan pengesahan wagub.

"Saya juga akan menekan pansus (panitia khusus) untuk segera menyelesaikan draf tatib pemilihan. Juga mendorong teman-teman bersedia jadi panlih (panitia pemilihan)," tuturnya.

Sponsored

Sebelum nama Riza dan Anca muncul, PKS dan Gerindra melakukan serangkaian kegiatan dalam mencari cawagub. Kemudian, disepakati dua nama dari PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Kendati begitu, DPRD Jakarta tak pernah menggolkannya. Jalan PKS merengkuh kursi wagub selalu kandas. Lantaran rapat paripurna terkait pemilihannya, 22 Juli 2019, batal digelar. Rapimgab urung digelar.

Merespons persoalan itu, Pras menegaskan, dirinya bakal turun tangan langsung dan berkoordinasi dengan seluruh fraksi. Mendorong dewan mempercepat prosesnya.

"Jangan sampai ini berlarut-larut. Kalau semakin lama, masyarakat Jakarta yang dirugikan. Semoga kali ini semua semangat. Karena ada perwakilan dari masing-masing partai pengusung," tutupnya.

Sesuai Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), DPRD melakukan pemilihan wakil kepala daerah berdasarkan usulan partai politik pengusung atau gabungannya.

Merujuk Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, terdapat 17 syarat menjadi pendamping kepala daerah. Baik dari kalangan profesional maupun aparatur sipil negara (ASN).

Seluruh persyaratan tersebut, sebagaimana amanat Pasal 5 PP Nomor 102 Tahun 2014, harus disampaikan secara resmi. Demi tertib administratif.

Sebagaimana Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 102 Tahun 2014, pengangkatan wagub ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres). Sedangkan Pasal 10 ayat (1) mengamanatkan, gubernur melantik wagub selambat-lambatnya dua hari kerja usai diterima keppres.

Jika gubernur berhalangan, sesuai Pasal 10 ayat (2), wagub dilantik menteri dalam negeri (mendagri). Lebih jauh tentang kegiatan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

Berita Lainnya