DPRD Jakarta tolak rencana ganjil genap sepeda motor

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menolak rencana ganjil genap bagi sepeda motor di tengah pandemi coronavirus baru (Covid-19).

"Kami tak setuju rencana sistem ganjil genap bagi motor. Kita berharap seperti yang sekarang inilah, kan, ganjil genap enggak diterapkan," ucapnya saat dihubungi, Selasa (9/6).

Di tengah pandemi, menurutnya, masyarakat mestinya diarahkan menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing. Apabila kebijakan diterapkan, bakal memicu terjadinya penumpukan di transportasi umum dan menyulitkan penerapan protokol kesehatan.

"Masyarakat bisa menggunakan kendaraan pribadi lebih banyak, sehingga kendaran umum tidak berdesak-desakan. Kapasitas 50%-nya lebih bisa tercapai," katanya.

Pemerintah menerapkan aturan ketat dalam transportasi publik di tengah pandemi. Jaga jarak, wajib bermasker, dan jumlah penumpang 50% dari kapasitas, misalnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, angkutan umum menjadi salah satu medium penularan Covid-19 di Indonesia. Pangkalnya, jumlah penumpang selalu membeludak dan sukar protokol kesehatan sukar diterapkan secara ketat.

"Kemarin, kan, dari historinya kita lihat, bahwa penyebaran virus itu lebih banyak dari KRL (kereta rel listrik). KRL commuter line ini, kan, orangnya banyak, masif dipakai oleh masyarakat, dan masyarakat belum sadar akan risiko-risikonya," papar Aziz.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menerapkan gage bagi sepeda motor. Maksudnya, mengendalikan aktivitas masyarakat di luar rumah demi memitigasi penularan SARS-CoV-2. Namun, belum dipastikan pelaksanaannya.