DPRD sahkan laporan anggaran Anies, PSI keluhkan mikrofon

Sempat diwarnai hujan interupsi dan penolakan, Rapat Paripurna DPRD DKI hari ini akhirnya mengesahkan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P2APBD) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Anthony Winza Probowo mengendus adanya kejanggalan pada rapat paripura pengesahan laporan P2APBD tersebut.

Pasalnya, kata dia, selama berjalannya rapat, hampir seluruh anggota dewan tak difasilitasi mikrofon atau alat pengeras suara untuk menanggapi laporan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami merasa bingung. Ini kan agendanya pertanggungjawaban Gubernur, nanti akan dimintakan jawaban ke kita secara lisan. Mikrofon-nya nggak ada," kata Anthony di Jakarta, Senin (7/9).

Anthony mengaku, selama berkantor di DPRD, baru kali mengikuti rapat paripurna tanpa fasilitas mikrofon. "Baru kali ini saya lihat rapat paripurna, anggota dewan tidak diberikan mikrofon, dicabutin dari mejanya, satu per satu dipretelin," ujar dia. 

Pihaknya, jelas dia, sangat menyayangkan keadaan ini. "Saya nggak ngerti apakah ini setting atau apa? Apakah kami terpaksa harus menyetujui karena tidak ada alat mikrofon untuk ngomong. Itu yang kami sesali," kata dia.

Anthony menuturkan, dalam rapat hanya pimpinan DPRD saja yang difasilitasi dengan mikrofon, apalagi dalam momen penting rapat paripurna.

"Yang terakhir menurut kami rapat-rapat seperti ini nggak boleh ada diskriminasi. Dalam arti, ada yang pakai mikrofon dan ada yang nggak, sama-sama wakil rakyat. Dan kenapa sampai segitunya sih dicabut mikrofonnya?" ucapnya. 

"Yang menggunakan mikrofon itu hanya pimpinan, Gubernur dan Wagub di atas saja. Biasanya tiap satu meja ada satu. Kita lagi suasana Covid, nggak mungkin saya buka masker teriak-teriak interupsi. Kita harusnya disediakan mikrofon seperti biasanya. Kenapa sekali ini begini? ada apa?," lanjutnya.

Diketahui, meski laporan P2APBD disahkan dalam rapat paripurna, terdapat empat partai yang menolak laporan pertanggungjawaban tersebut, di antaranya Fraksi PSI, PAN, Golkar dan NasDem. 

Alasannya, Gubernur Anies dinilai tidak transparan dalam menyampaikan data pengeluaran APBD 2019. Bahkan, Anies juga dinilai telah mengabaikan hampir seluruh masukan aspirasi masyarakat yang bersumber dari kegiatan reses anggota DPRD DKI.