Duet Gerindra-PKS bakal kontrol pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Peneliti PolGov Research Centre Universitas Gadjah Mada (UGM) Ignasius Jaques Juru menilai, posisi oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nanti tidak ditentukan oleh jumlah partai di dalamnya. Dia meyakini kalau pun hanya Gerindra dan PKS yang menjadi oposisi, mereka dapat menjalankan perannya sebagai alat kontrol pemerintah. 

"Kalau alat kontrol dalam konteks wacana, kuantitas tidak menjadi masalah, yang penting kualitas wacananya," kata Ignasius di Jakarta, Selasa (3/7).

Menurutnya, hal ini terbukti saat PDI Perjuangan menjadi oposisi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, PDI Perjuangan dinilai berhasil membentuk wacana-wacana kritis.

"Saya kira dari sisi itu, yang penting apakah mereka bisa memproduksi wacana-wacana konstruktif ke depan atau tidak," ujar dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM itu.

Wacana-wacana kritis dan konstruktif menjadi kunci penting oposisi dalam mengontrol kinerja pemerintah. Jika ini dapat dicapai, kata dia, pihak oposisi dapat memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah mengarah pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan antarpartai.

Setelah Koalisi Indonesia Makmur dibubarkan, hanya Gerindra dan PKS yang telah menyatakan akan berada di kubu oposisi. Adapun PAN dan Demokrat masih belum menentukan arah. PAN dan Demokrat berpeluang untuk bergabung dalam koalisi pemerintah: Koalisi Indonesia Kerja jilid II. (Ant)