Emak-emak: Kelompok militan yang hanya komoditas partai politik?

Setelah membubarkan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) pada awal tahun ini, Sri Wulandari—akrab disapa Wulan—memutuskan bergabung dengan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).

PEPES adalah relawan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 lalu. Anggotanya terdiri dari kaum ibu. Wulan sendiri, sebelum PEPES dibubarkan, merupakan ketua umum relawan emak-emak tersebut.

Menurut Wulan, bergabung dengan partai politik merupakan langkah nyata untuk memperbaiki masalah bangsa. Menjadi relawan, dirasa Wulan tak punya kuasa untuk menyuarakan aspirasinya secara penuh. Dengan bergabung ke partai politik, Wulan menilai, bakal leluasa mengkritik dan memberi saran kepada pemerintah.

“Saya awalnya hanya emak-emak biasa, belum pernah terjun ke politik. Tapi, saya memiliki pemahaman dan kompetensi, saya enggak mau jadi volunteer biasa,” kata Wulan saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (25/4).

“Saya ingin suara atau ide saya itu benar-benar dijadikan program.”

Dinilai militan

Di dalam partai pimpinan Muhammad Anis Matta itu, Wulan duduk sebagai Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga. Sebagai mantan sukarelawan emak-emak, Wulan merasa punya beban untuk mengajak kaum ibu bergabung ke dalam partai. Menurutnya, lewat partai, aktivisme emak-emak bisa lebih terarah dan rapi dibanding hanya menjadi sukarelawan.

“Misalnya kritik. Bagi saya, kritik yang bisa dipertanggung jawabkan ya melalui legislatif. Itu lebih afdal,” ujarnya.

“Apalagi kita punya peran untuk membuat kebijakan yang menudukung program perempuan.”

Selain itu, Wulan mengatakan, tertarik bergabung ke dalam partai untuk mengamalkan ilmu kewirausahaan yang dimilikinya. “Jadi sekarang berjuangnya lebih smart melalui partai politik,” ucapnya.

Ia menilai perempuan, terutama emak-emak sudah mulai melek politik. Penilaian itu didasarkan data kader Partai Gelora, yang mayoritas kaum hawa.

“Saya total, rasio perempuan itu 53,7%, sedangkan laki-laki 46,3%,” tuturnya.

Pengurus dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai, kata Wulan, diwajibkan minimal 30% perempuan. “Kita memenuhi ya, 30% dari total anggota yang ada itu perempuan,” katanya.

Sekjen Partai Gelora, Mahfudz Siddiq mengakui, partainya fokus merekrut kelompok emak-emak sebagai kader. Sebagian besar kader partai berlambang ombak warna merah, putih, dan biru dalam lingkaran itu jebolan PEPES.

Salah satu unit kerja Partai Gelora yang menampung emak-emak adalah bidang perempuan. Di dalam bidang itu, ujar Mahfudz, perempuan akan diasah kemampuan dan pemahamannya melalui program pendidikan politik.

“Jadi, kita bangun suatu wawasan baru bahwa emak-emak ini jangan hanya aktif sebagai sukarelawan, tetapi juga harus terlibat aktif dalam politik,” ujarnya, Minggu (24/4).

“Alhamdulillah cukup banyak yang merespons, bergabung di pengurusan partai, bahkan beberapa juga menjadi ketua DPD kabupaten/kota.”

Menurut mantan anggota DPR tahun 2004-2019 dari fraksi PKS itu, emak-emak cenderung bergerak militan dalam melakukan aktivitas politik. Hal itu sudah diamati dalam Pemilu 2014, Pilkada 2017, dan Pilpres 2019.

Militansi emak-emak tersebut, kata Mahfudz, bisa menjadi salah satu nilai lebih yang diperoleh partainya. Di samping militan, emak-emak juga dinilai loyal pada partai dan sensitif terhadap isu yang dekat dengan mereka, seperti melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Dengan begitu, menurut Mahfudz, kelompok ini dapat melakukan tindakan apa pun untuk menjaga elektabilitas partainya.

“Pengamatan saya, gerakan mereka masif di bawah,” katanya.

“Kita melihat, mereka sangat signifikan perannya. Ini juga yang membuat mereka terlibat dalam tim sukses bakal calon legislatif.”

Keterlibatan emak-emak menjadi tim sukses bakal calon legislatif, tutur Mahfudz, sudah dilakukan sejak Oktober 2021. Baginya, hal itu ditujukan sebagai bentuk pengabdian kader terhadap partai.

PKS rupanya juga mengandalkan kader dari kaum ibu. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyebut, ibu-ibu adalah tulang punggung partainya. Rasio kader perempuan di PKS sebesar 60%, sedangkan laki-laki 40%.

“Kelompok ini cukup militan dan banyak jumlahnya. Sekitar 20% seluruh kader PKS itu emak-emak militan,” ujar Mardani, Senin (25/4).

Mardani mengatakan, banyaknya emak-emak yang bergabung ke dalam PKS karena kegiatan partainya tak berorientasi pada duniawi semata. Ia menyebut, spirit PKS yang menawarkan keteduhan hati dan kesuburan rohani menjadi daya pikat emak-emak.

“Yang paling taat dan yang paling banyak bekerja itu ibu-ibu,” ujar Mardani.

Di bawah bidang perempuan dan ketahanan keluarga, sambung Mardani, kader emak-emak dapat berkontribusi langsung terhadap masyarakat. Salah satunya, melalui program Rumah Keluarga Indonesia (RKI).

“RKI ini fungsinya seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), yang fokus pelayanan keluarga sampai masalah ekonomi dan sosial,” tuturnya.

“Salah satu program unggulannya konseling, jadi bagi mereka yang ingin dan sudah menikah, kegiatannya ada trainning untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.”

PKS juga membekali para kader ibu-ibu untuk menjaga elektabilitas partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu melalui kegiatan pelatihan orientasi partai. Dalam program tersebut, emak-emak dibekali pengetahuan soal partai untuk disosialisasikan ke masyarakat.

Mardani berpesan kelompok emak-emak dapat lebih aktif berkecimpung di dunia politik. Baginya, partai politik merupakan salah satu cara untuk berbuat baik.

“Kita dapat bantuan dana parpol dari pemerintah, sehingga emak-emak di luar sana bisa gabung ke partai politik untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Sebatas komoditas?

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati memandang, kelompok emak-emak dalam pusaran politik hanya sebuah komoditas belaka. Menurutnya, kelompok ini mudah diubah referensi politiknya, hanya dengan pendekatan emosional lewat isu agama atau ekonomi.

Ia menjelaskan, kelompok pemilih yang mudah dipengaruhi dengan pendekatan emosional, akan mudah digerakkan dalam mobilisasi kampanye. Apalagi mereka dianggap militan oleh partai politik.

“Dari situ, kandidat akan merasa tenang dan nyaman kalau bisa menghimpun banyak emak-emak ini,” ujar Wasisto, Selasa (26/4).

“Kalau misalnya dijadikan objek politik pun, mereka tidak bisa berkontribusi dalam membuat kebijakan.”

Kelompok ini, menurutnya, dinilai strategis oleh partai politik mendulang suara. Sebab, kelompok pemilih perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki.

Merujuk data daftar pemilih tetap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2019, jumlah pemilih perempuan sebanyak 50.194.726 orang. Sedangkan laki-laki 50.164.426 orang. Terlebih, kata dia, kelompok pemilih ibu-ibu dapat pula memengaruhi kelompok pemilih lainnya.

“Emak-emak ini kan kedudukannya sebagai ibu. Peran sebagai ibu ini yang saya kira bisa mengubah pandangan politik seorang (generasi) milenial sekalipun,” ujarnya.

“Artinya, mereka bisa berperan sebagai agen politik di lingkungan domestik.”

Berlandaskan hal itu, Wasisto menganggap wajar bila partai politik mendekati kelompok emak-emak dengan cara pragmatis. Hanya saja, ia memandang, akan ada dampak kemunduran demokrasi jika ibu-ibu berpolitik.

“Karena mayoritas emak-emak ini melakukan pendekatan emosional dalam berpolitik, maka mereka menjadi semacam objek yang mudah terpolarisasi, bisa dengan narasi identitas maupun politik uang,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Wasisto, iklim pendidikan politik ke depan bisa tak berjalan. Lalu, mereka tak bisa menjadi pemilih yang mampu menyuarakan aspirasinya.

Direktur Eksekutif lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah P memandang, partai politik menggaet emak-emak hanya sekadar objek mobilisasi pemilih lain.

“Dalam situasi tertentu, kelompok emak-emak berperan penting, salah satunya mengelola simpatisan di tingkat bawah,” katanya saat dihubungi, Selasa (26/4).

“Karena militansi mereka cenderung lebih tinggi dibanding yang lainnya.”

Namun, ia mengatakan, wajar bila partai politik menggalang kelompok yang loyal dan strategis seperti emak-emak, dalam berpolitik.

“Tidak ada yang berlebihan menjadikan emak-emak hanya sebatas komoditas, karena bagaimanapun proses politik memerlukan itu,” tuturnya.

“Terpenting pada saat amanah politik didapat, maka ‘pemberdayaan’ seharusnya diutamakan.”