PKS kritik Erick Thohir: Urus Pertamina dan PLN, jangan keasyikan kampanye!

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir fokus mengurus Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang di ambang kerugian. Ia menilai Erick jangan asyik kampanye ke berbagai daerah, namun lupa dengan kewajiban utamanya sebagai Menteri BUMN.

"Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebutkan dua BUMN sektor energi rugi, PT Pertamina (Persero) mencapai Rp191,2 triliun dan PT PLN (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp71,1 triliun, karena imbas lonjakan harga batu bara dan minyak mentah yang jadi bahan baku produksi kedua BUMN tersebut," kata Mulyanto kepada Alinea.id, Selasa (24/5). 

Mulyanto mendesak Erick harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar kerugian kedua BUMN tersebut tidak terus bertambah. Sebab, kalau perusahaan pelat merah itu merugi, ujung-ujungnya rakyat yang akan menanggung deritanya. Pertamina dan PLN akan berlomba menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

"Menteri BUMN harus fokus pada isu-isu strategis BUMN, jangan gagal fokus dan lupa tugas dan fungsi. Yang saya amati Menteri BUMN ini gagal fokus. Sering mengangkat isu-isu kecil remeh-temeh seperti soal toilet SPBU (stasiun pengisian bahan bakar), pawang hujan, dan lainnya ketimbang mendalami isu besar strategis seperti soal kebakaran kilang Pertamina, lifting migas dan sebagainya," ujar dia.

"Apalagi selain sibuk untuk menangkis tudingan publik karena disebut ikut bisnis PCR, dan lainnya, kini Menteri BUMN ini sudah siap-siap kampanye capres," sambung Mulyanto. 

Menurut Mulyanto, pekerjaan seorang menteri tidak bisa dijalani dengan menyambi. Apalagi Menteri BUMN yang mengelola anggaran konsolidasi ribuan triliun sebesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Menteri BUMN harus memperjuangkan nasib kedua BUMN energi itu, agar pemerintah melunasi tunggakan dana kompensasi dan membayarnya secara regular di akhir tahun anggaran, seperti pembayaran dana subsidi," imbuhnya

Mulyanto pun minta Erick langsung memimpin upaya penyehatan kedua BUMN energi ini sambil tetap secara sigap menjalankan tugas pelayanan publik (PSO) bagi ketahanan energi nasional. Kata dia, sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap segala hal terkait BUMN, Erick lah orang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban kalau terjadi sesuatu hal dengan Pertamina dan PLN.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (19/5), memaparkan arus defisit kas Pertamina yang diestimasikan pada tahun 2022 mencapai US$12,98 miliar atau setara Rp191,2 triliun, karena imbas kenaikan harga minyak dunia.  

Selain itu, menurut Menkeu, PLN juga mendapatkan kerugian sebagai imbas dari belum naiknya tarif listrik di tengah lonjakan harga komoditas batu bara. Namun, angka defisit PLN tidak lebih besar jika dibandingkan dengan Pertamina, yakni diperkirakan mencapai Rp71,1 triliun.