Fahri Hamzah: Anggota DPR baru harus tetap nakal

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap penghuni baru Gedung DPR bukan orang-orang yang hanya sekadar manut terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Fahri, anggota DPR wajib mengkritik kebijakan-kebijakan yang salah meskipun merupakan dia kader parpol koalisi pendukung pemerintah. 

"Harapan saya, anggota yang akan datang yang nakal-nakal. Sehingga 575 anggota DPR ini nanti gampang kita panasi dan gampang dia mengkritik (pemerintah). Agar dinamika tetap terjaga," ujar Fahri di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6). 

Fahri khawatir kinerja DPR bakal melempem lantaran mayoritas anggota DPR periode 2019-2024 bakal berasal dari kubu Jokowi-Ma'ruf. Sesuai perolehan suara yang dihitung Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya bakal ada 9 parpol yang lolos ambang batas parlemen. 

Dari 9 parpol itu, lima di antaranya merupakan parpol pengusung koalisi Jokowi-Ma'ruf, yakni PDI-Perjuangan dengan 128 kursi, Golkar (85), Partai Kebangkitan Bangsa (58), Nasdem (59), dan Partai Persatuan Pembangunan (19). 

Di sisi lain, Gerindra dan PKS yang hampir pasti bakal kembali mengambil peran sebagai oposisi hanya mengantongi total 128 kursi. Adapun Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang digadang-gadang bakal merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf mengantongi total kursi 98 kursi. 

Dengan komposisi seperti itu, Fahri memprediksi mayoritas kursi ketua komisi bakal digasak anggota DPR dari parpol pro pemerintah. "Komposisinya kira-kira ini hampir semua partai berpotensi berkubu dengan Jokowi (pemerintah)," ujar Fahri. 

Untuk ketua komisi, PDI-P diperkirakan akan mendapatkan empat kursi, sedangkan Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Demokrat masing-masing bakal mendapat jatah 2 kursi. PKS dan PPP berkesempatan mendapat jatah 1 kursi ketua komisi di DPR RI. 

Untuk jatah kursi wakil ketua komisi, Fahri mengatakan, mayoritas bakal digaet anggota DPR dari parpol koalisi pememerintah. "Wakil ketua (komisi) nanti, PDI-P dapet 15 (kursi), Golkar dapet 10, dan PPP masih dapat 2," tutur Fahri. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berharap kekuatan oposisi tidak melemah di Gedung DPR. Selain menjaga fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah tetap kuat, menurut Lucius, keberadaan oposisi juga diperlukan guna menggenjot kinerja legislasi. 

Tanpa oposisi yang kuat, Lucius khawatir, DPR nantinya hanya akan menjadi lembaga stempel bagi kebijakan pemerintah. "DPR 2019-2024 sangat tergantung pada peran oposisi itu karena pasti koalisi akan larut dalam kekuasaan. Karena kombinasi mereka di parlemen, mereka tidak merasa punya tantangan untuk kemudian bekerja lebih," ujar Lucius.