sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Fahri Hamzah: Jokowi jangan gampang ditekan dong

Di hari terakhir bekerja, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpesan agar Presiden Joko Widodo lebih tegas.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Senin, 30 Sep 2019 18:08 WIB
Fahri Hamzah: Jokowi jangan gampang ditekan dong

Di hari terakhir bekerja, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpesan agar Presiden Joko Widodo lebih tegas.

Bekas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak lagi menjadi anggota DPR itu berharap agar Jokowi tidak mudah ditekan oleh siapa pun pada periode kedua kepemimpinannya. 

Menurut dia, penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) tak lepas dari desakan publik kepada Jokowi.

"Di periode kedua ini Presiden lebih mantap, jangan gini lagi, gampang diteken, gampang dibelokin. Engak boleh gitu lagi," kata Fahri usai Rapat Paripurna terakhir DPR RI periode 2014-2019 di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Senin (30/9).

Fahri mengatakan, Jokowi sudah diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dia berharap agar mantan Wali Kota Solo itu konsisten dalam memutuskan sesuatu.

"Jangan mandat begitu besar jadi tidak mantap karena Presiden tidak yakin. Harus yakin," ujar Fahri pendiri Partai Gelora itu.

Menurut Fahri secara substansial RUU KUHP tidak memiliki masalah. Namun karena adanya penolakan dan desakan kuat dari masyarakat maka RUU itupun ditunda pengesahannya.

Menurut dia, RUU KUHP telah melewati pembahasan selama 15 tahun, dan karena itu seyogyanya pengesahan RUU KUHP ini terus berjalan tanpa ditunda. Fahri menyebut, penolakan masyarakat muncul karena pemerintah kurang gencar melakukan sosialisasi.

Sponsored

Kendati demikian, kata Fahri, pembahasan RUU KUHP selanjutnya akan dilakukan oleh anggota DPR periode 2019-2024 (carry over). RUU KUHP ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan DPR bersama pemerintah ke depan.

"Maka saya kira tugas Pak Jokowi untuk menyosialisasikan bahwa republik ini kalau mau tenang, mau tentram, kalau mau hukumnya pasti, kalau mau hukum berkeadilan maka segera UU Belanda itu diganti dengan UU yang kita buat sendiri," pungkas dia.