Parpol eks pendukung Prabowo disebut tebar pesona

Upaya partai politik yang semula mendukung Prabowo-Sandi yang kemudian tebar pesona ke Joko Widodo agar masuk ke kabinet adalah potret tidak pahamnya partai pada konsep oposisi dalam sistem presidensial. 

"Mereka tak paham konsep tentang apa itu oposisi dan apa itu koalisi dalam sistem presidensial, enggak ada yang ngerti. Makanya bingung," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).

Pada sistem presidensial, jelas Fahri, parlemen mutlak menjadi oposisi. Karena itu, mestinya tak usah meminta jatah kursi dari pemerintah. Sebab tugas pihak yang ada di parlemen untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.

"Dalam presidensial itu legislatif menjadi oposisi. Nah ini poin yang menurut saya tidak mereka pahami," katanya.

Sikap merapat ke pemerintahan setelah jagoannya kalah berlaga seperti itu sudah mengancam peran fungsi DPR. Jika mereka berhasil mendapat kursi, kata Fahri, sudah dipastikan DPR akan tak bersuara selama jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. 

Padahal, kata dia, seharusnya anggota legislatif, baik dari partai pendukung pemerintah dan oposisi, tidak boleh diam jika ada di DPR. Sudah menjadi tugas DPR mengkritisi pemerintah. Fahri meminta kepada semua pihak menerima kenyataan atas hasil Pemilu 2019, dan sadar terhadap tugasnya masing-masing.

Sementara akademisi dari Universitas Pertamina Rusdi J Abbas berharap Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi oposisi dalam mendukung jalannya demokrasi. Ajakan Jokowi terhadap Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan dapat dilihat melalui dua sudut pandang.

“Bila dilihat dari konteks stabilitas pemerintahan Jokowi ke depan, bergabungnya Gerindra ke koalisi merupakan sebuah keuntungan yang besar. Apalagi seperti yang kita tahu, Gerindra adalah partai dengan perolehan suara terbesar kedua pada pileg kemarin. Jika hal ini terwujud tentunya program-program pemerintah tidak akan banyak mendapat tentangan di parlemen,” jelas Wakil Rais I Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Turki pada periode 2014-2016 ini. .

Di sisi lain, bergabungnya Prabowo dan Gerindra dalam posisi pemerintahan, akan memberikan dampak buruk ke depan. Karena dikhawatirkan menimbulkan pergolakan dari parpol yang sejak awal mengusung Jokowi.

“Bagaimanapun dengan bergabungnya Gerindra akan mengambil jatah kue kekuasaan. Apalagi dengan besarnya perolehan suara Gerindra, tentunya Gerindra menginginkan porsi kekuasaan yang besar pula”, kata Abbas.

Hal ini juga dapat mengakibatkan pada lemahnya check and balance dari pihak oposisi atau parlemen terhadap kinerja pemerintahan. Sebab, menurut Abbas, akan terbentuk kekuasaan pemerintahan yang nyaris absolut.

“Tentunya ini tidak akan baik bagi iklim demokrasi kita. Selain itu, bisa timbul pula kekecewaan dari para pendukung Prabowo dan Gerindra apabila benar-benar bergabung di pemerintahan. Hal ini tentunya akan merugikan langkah politik Gerindra ke depannya," tutur Abbas. (Ant)