Fahri Hamzah sebut anggota DPR seperti 'perkakas' partai politik

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah, menilai, "cita rasa" demokrasi tanah air hilang seiring dengan melemahnya penghargaan terhadap kebebasan berekspresi. Kecenderungan ini merampas demokrasi perlahan-lahan sehingga menyerupai kudeta.

"Ini yang harus kita cemaskan. Kita gagal memahami bahwa fungsi parlemen, parlemen itu independen. Partai politik (parpol) harus menjaga jarak dari jabatan elektoral, termasuk parlemen di dalamnya," ucapnya dalam webinar Moya Institute bertajuk "Demokrasi Indonesia di Simpang Jalan?" pada Jumat (5/3).

"Itulah sebabnya yang kita tangisi sekarang adalah DPR kita tidak lagi bisa mandiri karena kekuasaan partai politik di parlemen itu betul-betul menyatu. Apa kata partai seolah-olah tidak bisa dibantah oleh para anggotanya karena anggota seperti 'perkakas' partai politik, hak milik partai politik," sambungnya.

Padahal, menurut Fahri, anggota DPR merupakan pilihan rakyat dan parpol hanya mencalonkan saja. Sistem demokrasi di Indonesia, sambungnya, didesain menjaga agar tidak kembali ke otoritarianisme sebab tradisi tersebut, seperti kerajaan hingga era kolonial, jauh lebih lama bercokol daripada demokrasi dalam sejarah Indonesia.

Selain itu, Fahri berpendapat, parpol menjelma menjadi "kantong-kantong" untuk meraih kekuasaan bahkan dinilai sudah tidak menawarkan gagasan-gagasan segar untuk menantang jalannya pemerintahan.

"Kita layak mencemaskan partai politik yang berhenti menjadi institusi berpikir. Kalau hari ini tadi disebut soal Partai Demokrat, salah satu yang menyulut adalah persoalan transaksi-transaksi dalam partai. Ketua umum, wakil ketua umumnya, sekjennya, dan juga pimpinan-pimpinan fraksinya tidak lagi menawarkan pikiran segar," tuturnya.

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Komaruddin Hidayat, menambahkan, kemunculan banyak parpol baru karena demokrasi di Indonesia harus mengakomodasi pluralisme. Partai oligarki yang bersifat kedinastian diyakini akan mengalami keresahan lantaran kesulitan melepaskan kekuasaannya kepada orang lain.

Dia lantas mencontohkan dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, di mana pendatang baru nirideologi apa pun menyingkirkan kader-kader terbaik parpol tersingkirkan. 

"Mereka (pendatang baru) lebih menang, maka partai itu mengambang. Walaupun ada massa mengambang (floating mass), partai itu mengambang, political mass ke masyarakat itu akarnya juga lemah, tetapi ke atas (pengurus pusat partai) juga tidak powerful, tidak melahirkan tokoh maupun kekuatan yang dominan karena terbagi-bagi kecil-kecil tadi, ke bawah enggak mengakar. Jadi, parpol kita itu mengambang," urainya.