logo alinea.id logo alinea.id

Faktor X pengganjal kepulangan Habib Rizieq

Rizieq harus membayar minimal 550 juta untuk pulang dari Arab Saudi.

Christian D Simbolon
Christian D Simbolon Rabu, 10 Jul 2019 20:11 WIB
Faktor X pengganjal kepulangan Habib Rizieq

Pemulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab) diajukan menjadi salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf. Menurut anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, pemulangan Rizieq perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang terzalimi pasca-Pilpres 2019.

"Dalam proses rekonsiliasi, jangan sampai ada pihak yang merasa terzalimi. Kalau kita mau silaturahim dan guyub, seluruh kasus dan beban yang ada harus bisa terselesaikan," ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7). 

Meskipun meninggalkan Indonesia hanya demi melaksanakan umrah, Rizieq Shihab ternyata tak bisa pulang sendiri dari Arab Saudi. Menurut Andre, ada faktor x yang menghalangi Rizieq untuk pulang ke Tanah Air. 

Kendala itu, lanjut Andre, hanya bisa diatasi pemerintah. "Ya, itu seperti yang disampaikan, masih ada faktor X yang masih menghalangi Rizieq bisa pulang. Nah, faktor X itu yang bisa menyelesaikannya adalah pemerintah," ujarnya.

Rizieq masih berada di Arab Saudi sejak 26 April 2017. Ketika itu, kepolisian tengah menyidik kasus percakapan mesum via WhatsApp antara Rizieq dan Firza Husein. Belakanan, kepolisian menghentikan kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh menyatakan Rizieq Shihab sudah tak memiliki izin tinggal di Arab Saudi sejak 21 Juli 2018. Untuk bisa kembali ke Indonesia, Rizieq harus membayar denda overstay sebesar Rp110 juta per kepala. 

Di Arab Saudi, Rizieq tinggal bersama empat keluarganya. Artinya, pentolan FPI itu harus mengeluarkan dana minimal sebesar Rp550 juta jika ingin pulang ke Indonesia. 

Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengatakan, tidak ada aturan yang menghalangi warga negara yang tinggal di luar negeri untuk kembali ke Tanah Air. Karena itu, negara tidak pernah menghalangi Rizieq untuk pulang. 

Sponsored

“Dia saja yang tidak mau mau pulang. Negara tidak menghalangi dia untuk pulang. Tidak ada penangkalan. Menangkal warga negara sendiri untuk pulang itu tidak ada,” ujar Ronny. 

Rekonsiliasi tanpa syarat

Terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai rekonsiliasi politik semestinya dilakukan tanpa persyaratan apa pun. "Rekonsiliasi mestinya tanpa syarat apa pun. Harus ikhlas lillahi ta'ala untuk kepentingan bangsa," kata Adi.

Lebih jauh, Adi mengatakan, pemulangan Rizieq tidak ada kaitannya dengan rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019. Apalagi, kasus yang menjerat Rizieq sudah dihentikan penyidikannya. 

"Itu artinya secara prosedur dan substansial, pulang atau tidaknya Habib Rizieq tidak ada kaitannya dengan rekonsiliasi. Beda ceritanya kalau kepulangan Habib Rizieq dihalang-halangi atau ditolak kelompok tertentu, mungkin perlu dimediasi aparat keamanan," katanya. (Ant)