sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Politisi Nasdem minta Firli mundur dari Polri

Apabila Firli tidak mundur dari Polri, dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Sabtu, 14 Sep 2019 13:22 WIB
Politisi Nasdem minta Firli mundur dari Polri

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan Ketua KPK terpilih Irjen Firli Bahuri harus keluar dari institusi Polri. Guna, menghindari konflik kepentingan di tubuh KPK, terutama karena latar belakang Firli dari pejabat Polri aktif.

"Jadi otomatis kan, ketika dia jadi komisioner KPK dia harus berhenti. Kalau tidak, ya ada konflik kepentingan doang," kata anggota Komisi III DPR yang ikut mencerca Firli saat uji kelayakan di DPR ini.

Dari lima pimpinan KPK yang baru terpilih, sosok Firli paling kontroversial. Saat mengikuti seleksi calon pimpinan KPK, ia dinyatakan melanggar kode etik berat lantaran telah bertemu dengan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. 

Berdasarkan hasil laporan Direktorat Pengawasan Internal KPK, Firli terbukti telah melangsungkan pertemuan dengan TGB pada 18 September 2018. Padahal, saat itu KPK tengah menyelidiki praktik dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemprov NTB.

Diketahui, selain menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli juga masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Berdasarkan data kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Firli tercatat terakhir kali melaporkannya pada Maret 2019. Adapun total kekayaan Kapolda Sumatera Selatan itu ditaksir mencapai Rp18.226.424.386.

"Dia harus berhenti dari jenderal aktif, dari Kapolda," sambung Zulhan.

Sementara itu, pakar hukum Syamsudin Radjab menyarankan, koordinasi antar Polri dan KPK harus dilakukan untuk bersinergi. Sebagai pimpinan KPK yang baru, tanggungjawab besar ada di pundak Firli. 

Ini juga terkait membersihkan namanya dari tudingan pimpinan titipan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK, termasuk institusi asalnya Polri. Sebab, kata Syamsudin, KPK lahir karena polisi dianggap tidak cakap untuk berantas korupsi.

Sponsored

"Jika dia mampu mengembalikan kepercayaan publik dalam pencegahan korupsi, maka secara otomatis nama Polri juga terangkat, kembali dipercaya publik," pungkas Syamsudin.