Formappi: Puan hanya titipan, kinerja DPR diprediksi jeblok

Kinerja awal Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 dikritik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formmapi). Peneliti Formmapi Lucius Karus menilai, sejauh ini Puan hanya terkesan sebagai perwakilan partai, bukan pimpinan anggota DPR. 

Hal itu, lanjut Lucius, setidaknya terlihat dari belum munculnya gagasan besar Puan untuk membenahi kinerja parlemen yang buruk selama ini. Apalagi, hingga kini DPR di bawah Puan praktis belum bekerja sama sekali. 

"Mestinya ada info dari Puan ke fraksi-fraksi, misalnya memikirkan rancangan undang-undang mana yang paling prioritas. Tapi, ini mengandaikan bahwa pimpinan perlu berpikir dengan jangkauan yang luas. Tapi, (pimpinan) yang sekarang kelihatan hanya menjalankan perintah partai, kan susah," kata Lucius di kantor Formmapi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Pimpinan DPR saat ini masih membahas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk menetukan penguasa komisi-komisi dan anggota-anggotanya. Mereka baru mulai bekerja setelah Jokowi dilantik pada 20 Oktober. 

Menurut Lucius, kendala pembahasan AKD yang lama tidak dijadikan alasan untuk tidak bekerja. "Itu yang kita sesalkan. Mereka mengangggur selama 20 hari untuk apa itu? Padahal, tinggal 10 hari setelah tanggal 20 pelantikan Jokowi itu kan dapat gaji," ujar dia. 

Dalam catatan awal, Formmapi membeberkan faktor-faktor yang mengindikasikan kinerja DPR periode ini bakal kembali buruk. Pertama soal usia produktif. Total 427 orang (74%) berusia produktif (30-60 tahun). Sebanyak 52 orang (9%) berasal dari kalangan milenial. 

"Kalau dijumlahkan maka kelompok produktif sangat besar, yakni 479 atau 83%. Artinya, kalau mereka mengoptimalkan tenaganya untuk memperbaiki kinerja DPR, hasilnya akan lebih dashyat," kata Direktur Eksekutif Formmapi Made Leo Wiratma.

Dari tingkat pendidikan, Formmapi mencatat sebanyak 595 anggota DPR berlatar belakang pendidikan D4, S1, S2, dan S3. Artinya, kata Made, sebagian besar anggota DPR memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerjanya.

Menurut Made, komposisi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan DPR periode lalu. Meski mayoritas anggota DPR berlatar belakang usia produktif dan pendidikan yang mumpuni, namun tidak mampu membawa DPR berkinerja dengan baik.  

"Potensi yang mereka miliki justru mendegradasi hasil kinerja DPR, karena hanya berkutat kepada kepentingan golongan dan kelompok sempit, terutama elite yang menghilangkan fungsi sebagai representasi rakyat," kata dia. 

Selain itu, Formmapi juga menyoroti kesamaan 'perilaku' anggota DPR periode lalu dengan DPR periode sekarang dari sisi absensi. Pada rapat paripurna perdana usai pelantikan pada 1 Oktober lalu, tercatat hanya 285 anggota DPR yang hadir.