Fraksi Golkar dan Gerindra: Interpelasi hanya buang-buang waktu

Tensi politik di Jakarta mulai memanas. Fraksi PDIP dan PSI kompak menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI, Anies Baswedan soal gelaran Formula E. 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani, menegaskan, pihaknya menghormati hak interpelasi yang dijalankan kedua fraksi tersebut. Namun, dia memastikan fraksinya tidak akan mengikuti langkah itu. 

"Kami hargai sikap teman-teman PSI dan PDIP karena itu memang haknya masing-masing fraksi dan perorangan. Setiap partai pasti ada arahannya. Menurut saya, banyak cara yang lebih baik selain interpelasi untuk bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta," ujar Rani di Jakarta, Kamis (26/8). 

Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu, mekanisme penggunaan hak interpelasi masih jauh untuk dilalui. Setelah masuk ke meja pimpinan, harus musyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi. 

"Kami lihat saja mekanisme perjalanannya. Semua sudah diatur tata tertib DPRD DKI. Gerindra hormati itu. Silakan jalani, nanti Ketua DPRD menerima, dibamuskan, ada paripurna, masih panjang nanti. Kami lihat saja ke depan," tegasnya. 

Dia mengaku, telah komunikasi dari para penggagas hak interpelasi. Namun, pihaknya tetap berpendirian tidak akan mengikuti hak interpelasi tersebut dan lebih memilih untuk menjalankan kewajibannnya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta demi kebaikan masyarakat Jakarta. 

"Hari ini saja ada agenda Rapimgab, tapi tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tapi, kita tetap hormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco menegaskan, pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E. "Kami nolak. Buang-buang waktu dan politis," tegas Basri.

Menurut dia, anggota dewan seharusnya malu dengan rakyat Jakarta karena saat ini banyak agenda dan kewajiban yang harus segera dituntaskan. 

"Rakyat perlu perbaikan ekonomi, rakyat Jakarta perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi!" tegas Basri Baco

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menerima dokumen pengajuan hak interpelasi yang ditandatangani 33 anggota DPRD DKI Jakarta. 

Dokumen itu diserahkan oleh lima orang inisiator hak interpelasi, yakni Rasyidi, Ima Mahdiah, Wa Ode Herlina, Ong Yenny, dan Gilbert Simanjuntak.

Sementara itu Pemprov DKI, melalui PT Jakpro dan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI telah melakukan pembayaran biaya penyelenggaraan Formula E kepada FEO senilai 53 juta pound sterling atau setara Rp‪983.310.000.000‬. 

Rinciannya, 20 juta pound sterling atau setara Rp360.000.000.000‬ dibayar tahun 2019 dan 11 juta pound sterling atau Rp‪200.310.000.000‬ dibayar tahun 2020.

Sedangkan, bank garansi 22 juta pound sterling atau Rp423.000.000.000‬ dibayar PT Jakpro. Ajang balap mobil listrik ini rencananya digelar di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, namun karena adanya pandemi Covid-19 diundur menjadi tahun 2022 mendatang.