sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Fraksi PKS nilai pemerintah langgar kesepakatan soal sanksi penolak vaksin

Netty meminta pemerintah jangan mencabut hak fundamental rakyat dan layanan administratif.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Selasa, 16 Feb 2021 11:08 WIB
Fraksi PKS nilai pemerintah langgar kesepakatan soal sanksi penolak vaksin
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Polemik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 ihwal pemberian sanksi bagi penolak vaksinasi terus bergulir.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengkritik kebijakan tersebut sebagai inkonstitusinal.

"Pemerintah  melanggar kesimpulan rapat kerja dengan Komisi IX  pada 14 Januari 2021 (poin 1 huruf g) yang menyepakati bahwa pemerintah tidak mengedepankan denda atau pidana. Saya menilai sikap ini menunjukkan ketiadaan itikad baik pemerintah, sebab Tatib DPR  RI menyebutkan hasil rapat baik berupa keputusan atau kesimpulan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Bagaimana  rakyat mau ikut aturan, jika  pemerintah sendiri melanggarnya," ungkap Netty dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (16/2).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, pendekatan denda dan sanksi atas sesuatu yang bersifat pilihan berpotensi melahirkan bibit otoritarian.

"Rakyat sedang menikmati demokrasi, maka negara harus terus memperbaiki diri dengan melakukan pendekatan persuasif melalui edukasi dan komunikasi. Denda atau sanksi atas sesuatu yang ada ruang pilihan, dapat membuat rakyat berpikir pemerintah menggunakan tangan besi. Jangan sampai karena tidak sependapat dengan pemerintah, negara  mencabut hak fundamental rakyat akan jaminan sosial dan layanan administratif," tutur Netty.

Netty kembali mengingatkan pemerintah agar memperbaiki pola komunikasi publiknya sehingga masyarakat memahami tujuan program, memiliki kesadaran, dan akhirnya  bersedia  mengikuti secara sukarela.

"Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman, betapa kelemahan komunikasi publik hanya menimbulkan kebingungan, kepanikan, bahkan civil disobedience, pembangkangan sosial," lanjut politikus PKS asal Jawa Barat ini.

Selain itu, kata Netty,  pemberian denda dan sanksi akan membuat masyarakat makin tertekan dan terbebani di tengah dampak sosial ekonomi pandemi yang menambah jumlah penduduk miskin Indonesia.

Sponsored

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pada September 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19%. 

"Bagaimana masyarakat tidak abai soal denda vaksin, jika untuk urusan kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang saja mereka masih kesulitan. Bukankah pemerintah seharusnya memastikan rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya dengan memberikan dukungan? Jangan sampai aturan denda dan sanksi malah membuat negara makin memiskinkan rakyatnya," tutup Netty.

Berita Lainnya