Tolak kenaikan BBM bersubsidi, Fraksi PKS WO dari Rapat Paripurna DPR

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR walk out (WO) dari Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9). Aksi WO dilakukan setelah menyampaikan interupsi perihal kenaikan harga BBM bersubsidi.

"(WO) tolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, saat dihubungi Alinea.id, Selasa.

Menurut Mulyanto, pihaknya WO dari rapur lantaran kebijakan menaikkan BBM bersubsidi sangat memberatkan masyarakat.

"Karena kami yakin kebijakan tersebut semakin membenani kehidupan masyarakat, yang belum pulih benar dari pandemi Covid-19," ucap dia.

Dia menegaskan, sikap Fraksi PKS WO dari rapur merupakan bentuk simpati kepada masyarakat yang juga menggeledah demonstrasi menolak kenaikan BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Mulyanto menyebut kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak akan menyelesaikan masalah utama tata niaga BBM bersubsidi.

Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah solusi tambal sulam yang hanya memberatkan masyarakat kecil.

"Pemerintah seolah lupa bahwa masalah utama tata niaga BBM adalah ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan," ujar Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/9).

Karena itu, politikus PKS ini meminta pemerintah membatalkan kebijakan tersebut dan segera mencari solusi alternatif yang lebih adil bagi semua masyarakat.

"Dengan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, seolah pemerintah membiarkan problem akut ketidaktepat sasaran penggunaan BBM bersubsidi. Artinya, pengguna mobil mewah tetap saja dapat menikmati BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite," kata dia.

Selain itu, dengan meningkatnya permintaan BBM pascapandemi Covid-19, diperkirakan kuota BBM bersubsidi ini tetap akan jebol di Oktober atau November 2022.

Mulyanto menambahkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada dasarnya tidak punya efek terhadap pengendalian volume BBM. Bahkan dengan kembali naiknya harga BBM jenis Pertamax, maka diperkirakan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite akan bertambah.

"Yang terbayang justru adalah efek sampingnya, berupa kenaikan harga transportasi, harga barang-barang dan lonjakan tingkat inflasi, terutama di sektor makanan yang berujung pada peningkatan jumlah masyarakat miskin," kata Mulyanto.