sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Gaduh TKA China, Komisi III dorong 'lockdown'

Pemerintah tidak perlu takut situasi masyarakat menjadi panik.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Rabu, 18 Mar 2020 18:54 WIB
Gaduh TKA China, Komisi III dorong 'lockdown'
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Anggota Komisi III DPR, Mulfachri Harahap mengusulkan sebaiknya pemerintah mau menerapkan opsi kebijakan kuncitara (penguncian sementara) atau lockdown sebagai upaya penanganan penyebaran pandemi coronavirus atau Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Mulfachri, menyusul gaduhnya pemeberitaan masuknya 49 tenaga kerja asing (TKA) dari China, sebagai salah satu negara yang menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) Nomor 7 Tahun 2020 dibatasi sementara visa kedatangannya.

"Saya mendorong pemerintah untuk membuat sebuah policy yang tegas. Misalnya sesegera mungkin tetapkan larangan masuk dan keluar dari tempat tujuan tertentu yang menjadi asal muasal virus, China misalnya," kata Mulfachri di Jakarta, Rabu (18/3).

Mulfachri mengatakan, seharusnya pemerintah bisa menjadikan negara-negara lain yang telah berhasil menangani virus ini dengan kebijakan lockdown pelajaran. Pemerintah China sendiri menjadi dalah satu negara yang melakukan kebijakan itu.

Oleh karena itu, politikus PAN ini mendorong agar Presiden Jokowi mencontohnya. Mulfachri menegaskan, negara tidak boleh menganggap enteng pandemi yang telah mengglobal ini.

"Mereka (China) juga sudah proses isolasi, lockdown terlebih dahulu dan recover. Kalau mereka begitu, kita harus lebih keras dong. Ini harus segera diputuskan," urai dia.

Mulfachri mengatakan, pemerintah tidak perlu takut situasi masyarakat menjadi panik atau chaos. Pasalnya negara-negara lain sudah banyak yang berhasil, dan masyarakatnya mengerti akan kebijakan tersebut.

"Sepanjang disosialisasikan dengan baik masyarakat akan terima. Orang tahu kok virus ini sangat mengerikan, sehingga apapun keputusan otoritas insyaallah diterima masyarakat," urainya.

Sponsored

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, mendorong Kapolri Jenderal Idham Azis mengevaluasi jajaran Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) ihwal misinformasi yang disampaikan ke publik mengenai kedatangan 49 TKA dari China, di Bandar Udara Haluoleo, Sulawesi Tenggara, pada Minggu (15/3).

Menurut Herman, kekeliruan informasi tersebut nyatanya telah memantik kegaduhan di tengah masyarakat, menyulut kepanikan baru.

“Saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI memantau betul terkait kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat pascainsiden kedatangan 49 TKA asal China di Kendari beberapa hari lalu. Misinformasi seperti ini jelas tidak dibutuhkan di tengah-tengah keseriusan pemerintah menghadapi perang melawan penyebaran virus corona dan bisa mengakibatkan kepanikan baru di masyarakat,” kata Herman lewat keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).

Ditegaskan Herman, Idham harus turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terutama di Polda Sulawesi Tenggara.

Diketahui, video kedatangan 49 TKA asal China di Bandara Haluoleo, Kendari, Sultra, sempat beredar luas di masyarakat. Adapun narasi dalam video tersebut mengaitkan kedatangan para TKA itu dengan potensi penyebaran virus Covid-19.

Hanya saja, Kapolda Sultra, Brigjen Merdisyam, membantah narasi dalam video tersebut. Ia menyebut bahwa orang-orang yang ada di dalam video itu merupakan TKA yang sebelumnya bekerja di perusahaan pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dan baru kembali dari Jakarta selepas memperpanjang visa masing-masing.

Pernyataan Kapolda Sultra tersebut pun langsung dibantah oleh Kepala Kantor Perwakilan Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Sofyan, yang menyatakan 49 TKA itu bukan TKA lama. Sofyan menyebut bahwa yang direkam di video itu adalah TKA baru yang berangkat dari China setelah transit dari Thailand.

Berita Lainnya