Ganjar ikut aturan PDIP soal pencapresan, tergantung restu Megawati

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan akan mengikuti aturan PDIP Perjuangan dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di 2024. Menurutnya, aturan PDIP sudah jelas, yakni urusan capres di Pilpres 2024 menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Kalau di PDIP itu aturannya sudah sangat jelas, soal capres itu urusan Ketua Umum," kata Ganjar di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).

Ganjar menegaskan, saat ini dirinya adalah kader PDIP, sehingga mengikuti agenda internal PDIP yang sedang berlangsung saat ini, yakni rapat koordinasi 
kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. 

"Saya lagi di markas partai," ucapnya.

Selain itu, Ganjar mengaku tak mau ambil pusing dengan elektabilitasnya yang tinggi sebagai calon presiden (capres) di 2024, sebagaimana dirilis oleh sejumlah lembaga survei belakangan ini. Ganjar mengaku ia tetap fokus pada tugasnya sebagai gubernur.

Diketahui, Ganjar merupakan salah kandidat capres 2024 yang memiliki elektabilitas tertinggi. Ganjar bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menempati posisi tiga besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi di sejumlah lembaga survei kredibel.

Selain itu, nama Ganjar juga dilirik sejumlah partai politik untuk menjadi bakal capres 2024. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, PAN dan PPP misalnya, membuka peluang untuk mengusung Ganjar di Pilpres 2024.

Bahkan Ganjar juga tercatat sebagai calon presiden yang paling banyak diusulkan kedua oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem dalam rapat kerja nasional (rakernas) di JCC Senayan, setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di urutan pertama.

"Soal ramai-ramai di publik biarkan itu menjadi dinamika yang ada dan saya harus konsentrasi pada penugasan yang ada di saya," tuturnya.