Ganjar tegaskan masih kader PDIP meski dilirik Partai Nasdem di rakernas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, akan tetap menjadi kader PDI Perjuangan, meski ada partai politik lain ingin melamarnya untuk menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Dalam rapat kerja nasional (rakernas) Partai Nasdem, nama Ganjar Pranowo menjadi kandidat kedua terbanyak diusung Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem, dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di urutan pertama.

"Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu (dari Partai Nasdem) tapi saya PDIP," ujar Ganjar kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/5).

Ganjar memastikan, dirinya akan taat dan patuh pada keputusan PDIP. Meski ke depan ada partai politik yang ingin mengusungnya pada ajang Pilpres 2024.

"Apa lamaran-lamaranan emangnya mau nikah. Partainya PDIP markasnya PDIP kok," ujar Ganjar.

Oleh karena itu, Ganjar pun memastikan akan tetap komitmen pada keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Kita kan kader PDIP," ujar Ganjar.

Terpisah, Sekretaris Steering Committee (SC) Rakernas Nasdem, Willy Aditya menegaskan, usulan DPW untuk Ganjar bukan keputusan final. Apalagi, kata dia, penentuan capres yang akan direkomendasikan Rakernas Nasdem tidak berdasarkan pada jumlah suara.

"Dalam proses pencalonan, komitmen politik kita adalah bukan itu. Suara dari DPW sah-sah saja tapi kebijakan politik partai secara nasional Pak Surya (Surya Paloh)," kata Willy di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Menurutnya, berbagai pertimbangan akan jadi penilaian dan klaim politik bukan jadi yang terpenting. Dia menegaskan, komitmen politik menjadi pertimbangan pertimbangan demi memajukan Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI, serta menjaga stabilitas politik, juga ekonomi.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali Ali mengatakan, DPW hanya sebatas mengusulkan. Adapun penetapan dan penentuan final tetap berada di tangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Jadi nama yang muncul akan sangat bervariatif, karena DPP tidak membatasi atau mengarahkan wilayah dengan nama-nama tertentu. Kita tidak mau mendikte DPW mengarahkan nama-nama tertentu," tuturnya.