sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Golkar dan PKS enggan mengubah mekanisme pemilihan presiden

Rakyat akan kecewa jika amandemen UUD 1945 bertujuan untuk mengembalikan mandataris MPR.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 28 Nov 2019 16:09 WIB
Golkar dan PKS enggan mengubah mekanisme pemilihan presiden

Politikus Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku pemilihan langsung merupakan mekanisme terbaik untuk memilih presiden.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan Golkar tak sepakat apabila presiden kembali dipilih MPR. Rakyat akan kecewa jika amandemen UUD 1945 bertujuan untuk mengembalikan mandataris MPR.

"Jangan sampai rakyat kecewa terhadap pilihan politik dan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh MPR. Apalagi berbagai survei menyatakan, 85% bahkan 90% rakyat menginginkan pemilihan presiden langsung oleh rakyat," kata Ace di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Sejauh ini ada lima wacana yang berkembang terkait amendemen UUD 1945. Yaitu amendemen terbatas, penyempurnaan, perubahan menyeluruh, kembali pada UUD 1945 yang asli, dan tidak perlu dilakukan amendemen.

"Sebagai partai yang memiliki paradigma baru, Partai Golkar konsisten mendorong agar pemilihan presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat," jelasnya.

Terkait biaya pemilu yang mahal, Ace mengatakan hal itu merupakan tanggung jawab bersama untuk mencari jalan keluar.

"Saya kira kita sudah empat atau lima kali melaksanakan pemilihan presiden secara langsung, dan sudah memiliki presiden yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jangan sampai menimbulkan kemunduran bagi demokrasi kita," kata Ace. 

Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tetap konsisten menolak amamdemen UUD 1945, baik perubahan pasal maupun mengembalikan GBHN.

Sponsored

"Sekarang ini prioritasnya bukan amandemen apapun dan pasal apapun. Berarti ketentuan UUD ialah presiden dipilih rakyat," kata Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Hidayat mengatakan amandemen bukanlah prioritas yang dibutuhkan bangsa saat ini. Bahkan PKS menilai, isu amandemen merupakan upaya menutupi isu mendasar seperti penguatan Pancasila dan menjaga NKRI.

PKS sendiri bersepakat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) soal penguatan Pancasila dan NKRI. Namun, soal pemilihan presiden, PKS memilih tetap melalui pemilihan umum (pemilu) sebagaimana yang berlaku.

Pemilihan presiden melalui MPR bukannya tanpa pendukung. Usai didatangi rombongan MPR beberapa waktu lalu, PBNU menyatakan setuju jika presiden kembali dipilih MPR. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, mendukung pemilihan presiden melalui MPR berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama pada 2012. Kala itu, musyawarah dihelat di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.