Buntut gratiskan tol Suramadu, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu

Sekelompok orang yang menamakan diri Forum Advokat Rantau melaporkan calon presiden nomor 01, Joko Widodo, terkait kebijakannya menggratiskan tarif Tol Suramadu. Menurut forum tersebut, kebijakan Jokowi itu merupakan kampanye terselubung.

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Moeldoko, mengatakan pilihan Jokowi menggratiskan tarif tol tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyejahterakan rakyatnya. 

“Jadi, jangan diliatnya sepotong-sepotong, kampunganlah itu. Yang utuh lihatnya,” kata Moeldoko di Rumah Aspirasi yang terletak di Jakarta Selatan pada Rabu, (31/10). 

Dalam memandang kebijakan penggratisan tol Suramadu, Moeldoko menjelaskan, seharusnya pelapor melihatnya secara utuh. Artinya, kebijakan tersebut merupakan tugas Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintah. Bukan sebagai calon presiden.

“Sebagai seorang kepala negara Jokowi selayaknya mendengarkan masyarakat, apalagi jika apa yang dilakukan Jokowi bisa meningkatkan investasi di wilayah  Madura,” ujarnya.

Sementara itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, menuding pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu hanyalah sebagai bagian untuk eksistensi atau mencari panggung. 

“Kalau hanya menuruti kemauan si penuntut, selama 6 bulan sejak penetapan (Capres-Cawapres) pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan apapun,” kata Karding. 

Menurut Karding, setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pasti memiliki tujuan baik untuk masyarakat, yakni sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Jadi, saya kira tidak perlu membuang energi yang tak penting. Berpikir positif saja Pak Jokowi menjalankan tugas sebagai pemimpin negara,” kata Karding.