PSI sebut hak interpelasi diajukan DPRD DKI biar Anies tak buang badan

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mengatakan, hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E, bukan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Justin, hak interpelasi diajukan untuk meminta kejelasan Anies yang terkesan tetap ngotot menggelar balapan mobil di tengah defisit anggaran dan kehidupan rakyat yang serba susah akibat pandemi Covid-19

"Selain itu, rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait Formula E sampai sekarang belum ditindaklanjuti," kata Justin kepada Alinea.id, Jumat (27/8) pagi.

Menurut Justin, setidaknya terdapat tiga hal yang akan ditanyakan kepada Anies. Pertama, Pemprov DKI belum melaksanakan revisi studi kelayakan (feasibility study/FS) Formula E sesuai rekomendasi BPK. BPK merekomendasikan biaya commitment fee dimasukkan ke dalam studi kelayakan.

"Pemprov DKI telah membayar fee Rp560 miliar untuk Formula E. Jika biaya tersebut ikut dihitung ke dalam studi kelayakan, maka mungkin hasilnya tidak layak dikerjakan. Tetapi anehnya, Pemprov DKI bilang revisi studi kelayakan belum selesai, tetapi sudah memutuskan akan mengadakan Formula E tahun 2022. Ini seperti akal-akalan," ucap Justin.

Hal kedua yang akan ditanyakan adalah tentang nasib bunga pengembalian commitment fee Formula E beserta bunganya. Pembayaran fee Rp560 miliar dilakukan sejak 1,5 tahun yang lalu, sehingga uang mengendap dan menghasilkan nilai bunga.

"Pertanyaannya, siapa yang berhak terhadap uang bunga tersebut? Seandainya bunga 4%, maka nilainya mencapai Rp 22,4 miliar. Uang sebesar ini bisa dipakai untuk membantu rakyat yang kelaparan karena kehilangan mata pencaharian. Kami telah berkali-kali menanyakan nasib uang bunga ini di berbagai rapat DPRD, tetapi Pemprov DKI tidak mau menjelaskan," tegas Justin.

Terakhir, sambung Justin, PSI akan menanyakan wewenang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk membayar fee Formula E. Kontrak penyelenggaraan Formula E adalah antara BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Formula E Operations Limited (FEO). Namun demikian, Dinas Pemuda dan Olahraga adalah pihak yang mengeluarkan uang untuk membayar fee Formula E Rp 560 miliar.

"Misalnya PT Jakpro bikin kontrak pembangunan rusun, apakah boleh Dinas Perumahan yang membayar biayanya? Tentunya tidak boleh. Anehnya, di Formula E ini PT Jakpro yang tanda tangan kontrak, tetapi Dispora yang bayar. Sampai sekarang tidak ada penjelasan soal ini," kata dia.

Justin menambahkan, dengan adanya interpelasi ini, Anies tak kucing-kucingan untuk menghindari pertanyaan anggota DPRD DKI. Kata dia, Anies kerap melempar jawaban kepada anak buahnya. "Dengan adanya interpelasi ini, kami harap Pak Gubernur tidak lagi seolah buang badan ke anak buah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan DPRD," tegas Justin.

Sebelumnya, hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8). Pengajuan hak interpelasi dilakukan untuk memperjelas temuan BPK terkait kerugian program Formula E apabila terus dijalankan.

Pengajuan hak interpelasi itu ditandatangani oleh 33 anggota Dewan, 25 berasal dari Fraksi PDI-Perjuangan, sedangkan 8 anggota Dewan lainnya dari Fraksi PSI.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menegaskan, akan menindaklanjuti interpelasi yang digulirkan oleh 33 anggota ke dalam rapat paripurna Formula E.

"Hak anggota saya terima dan ini harus ditindaklanjuti untuk dibawa rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI dalam paripurna," kata Pras, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (26/8).

Pras termasuk salah satu dari seluruh anggota dewan di Kebon Sirih dari Fraksi PDIP sebanyak 25 orang yang ikut menandatangani hak interpelasi dan delapan Fraksi PSI DPRD DKI.