Hak veto menko dinilai strategi cuci tangan Jokowi 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengkritik hak veto yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran menteri koordinator (menko). Menurut dia, pemberian hak veto merupakan strategi Jokowi untuk cuci tangan. 

"Hak veto menko bisa saja bagian dari strategi Jokowi untuk cuci tangan karena menyerahkan keputusan yang berat dan susah kepada menteri koordinator," kata Ujang, saat dihubungi Alinea.id, Minggu (27/10).

Ujang mengatakan, hak veto harusnya menjadi kewenangan Jokowi saja. Menurut dia, tidak tepat jika jajaran menko juga memiliki hak veto. "Menko itu kan bukan lembaga PBB sehingga dia memiliki hak veto," ujar dia. 

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan jajaran menko diberikan kewenangan untuk memveto kebijakan-kebijakan menteri yang tidak sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Hal serupa juga sempat diungkapkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Menurut Ujang, seharusnya pemerintah mengedepankan musyawarah jika ada kebijakan kementerian yang dirasa kurang sesuai dengan arahan menko atau Presiden. 

"Katanya kita ber-Pancasila. Kenapa mengedepankan hak veto bagi menko. Mengapa kita tidak mengedepankan musyawarah sesuai nilai-nilai Pancasila," ucapnya.

Lebih jauh, Ujang mengatakan, pemberian hak veto justru dapat menimbulkan rasa caling curiga antarkementerian. "Karena kebijakan yang sudah dibuat di kementerian-kementrian yang ada di bawah menko diveto. Veto bisa saja merupakan bagian pemaksaan kehendak dari menko kepada menteri-menteri yang ada di bawahnya," tuturnya. 

Terpisah, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai pemberian hak veto itu merupakan suatu hal yang wajar. Baginya, hak veto itu dapat menjadi pegangan bagi kementrian untuk mengintegrasikan suatu program.

"Jadi, programnya agar tidak off-side gitu. Tetapi dengan catatan, jangan sampai hak veto (diberikan), malah mengecilkan semangat dari masing-masing kementerian," ujar dia.

Menurutnya, pemberian hak veto kepada menko itu merupakan upaya Jokowi menyolidkan sinergi antar kementerian. "Paling tidak melakukan koordinasi dan sinergi. Jadi, bagaimana dengan menko itu mampu mensinergi, memfasilitasi (program) sehingga gerak dan langkahnya itu bisa simultan, integrated," jelas dia.