Haris Azhar: Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo tak berguna

Pertemuan rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dinilai tidak ada gunanya.

Direktur eksekutif kantor hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lokataru, Haris Azhar, mengkritik pertemuan antara presiden terpilih, Joko Widodo, dan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang berlangsung pada Sabtu (13/7). Haris berpendapat, rekonsiliasi antara kedua calon presiden itu tidak memiliki manfaat yang signifikan.

"Sebenarnya apa obyek rekonsiliasinya? Mereka membahas apa? Duduk permasalahannya apa? Itu yang tidak terjawab di pertemuan tadi," tutur Haris dalam diskusi publik di Kekini, Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu (13/7).

Menurutnya, rekonsiliasi dan pertemuan antara keduanya akan efektif jika setidaknya mereka bertukar pandangan mengenai isu-isu yang berseberangan.

"Saat kampanye kan terlihat, mereka memiliki pandangan berbeda terkait sejumlah topik. Mereka sepertinya sudah lupa memiliki pertentangan cara pandang, itu harusnya bisa dibahas," lanjutnya.

Ide rekonsiliasi itu, tambahnya, terlalu sederhana dan tidak berhasil membahas persoalan fundamental terkait politik dalam negeri. Haris menegaskan, pertemuan Jokowi dan Prabowo pada siang ini lebih tepat digambarkan sebagai negosiasi, bukan rekonsiliasi.

"Menurut saya, ada tiga hal yang mereka bahas saat negosiasi tadi, yakni wilayah, sektor, dan posisi," ungkapnya.

Dari segi wilayah, ada beberapa daerah di Indonesia yang lebih mengunggulkan kubu 02, maka Jokowi mungkin saja meminta bantuan Prabowo untuk memenangkan daerah-daerah tersebut.

"Sementara itu, dari segi sektor-sektor yang menjadi sumber uang, kedua pihak mungkin sepakat mengamankan sejumlah proyek seperti pembangunan infrastruktur dan perkembangan sektor transportasi laut," jelasnya.

Sedangkan dalam hal posisi, menurut Haris, negosiasi Jokowi-Prabowo mungkin saja membahas siapa yang akan menjaga dan menjalankan proyek-proyek pemerintahan Jokowi.

Senada dengan Haris, aktivis kesetaraan gender sekaligus Direktur Jurnal Perempuan, Atnike Sigiro, menyebut pertemuan Prabowo dan Jokowi hanya gimik politik belaka.

"Karena apa yang mau mereka capai dari rekonsiliasi hari ini tidak dipresentasikan kepada masyarakat," kata dia.

Atnike menuturkan, masyarakat tidak tahu topik yang dibahas dan diperjuangkan dalam pertemuan tersebut. Maka itu, menurutnya, rekonsiliasi sama saja seperti kampanye politik.

"Buat saya, tidak ada gunanya rekonsiliasi ini. Sama seperti kampanye politik yang kosong maknanya karena penuh dengan gimmik," ucapnya.

Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo dimulai dengan perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Stasiun MRT Istora Mandiri. Keduanya kemudian menyantap makan siang bersama di FX Sudirman.

Hak perempuan

Sementara itu, Atnike Sigiro berpendapat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam lima tahun terakhir, tidak ada kebaruan yang pemerintah hasilkan dalam konteks perjuangan hak-hak perempuan.

"Pada zaman Megawati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan kuota 30% untuk calon legislatif dari kalangan perempuan," tutur wanita yang akrab disapa Nike itu.

Saat periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden, dia mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

"Sedangkan dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, tidak ada kebaruan apa pun yang ditawarkan, berbeda dari periode-periode kepemimpinan pendahulunya," lanjut dia.

Menurut Nike, justru di era Jokowi, pembahasan mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhambat dan tidak kunjung mengalami kemajuan.

"Dari segi perjuangan hak-hak perempuan hanya bergerak di situ-situ saja. Bahkan warisan dari periode-periode sebelumnya juga tidak diperbarui atau ditingkatkan," ungkap Nike.

Dia menilai, dalam masa kepemimpinan Jokowi, kebebasan berekspresi dari gerakan-gerakan perempuan justru dibatasi persoalan politik.

"Gerakan perempuan bingung karena semuanya sudah dipertukarkan dengan kepentingan politik. Jika aktivis mengkritik isu sosial, dia malah dianggap bermain politik, bukan memperjuangkan HAM," ucapnya.

Menurut Nike, dua peraturan perundang-undangan Indonesia yakni UU ITE dan UU Ormas, berpotensi mengancam perjuangan HAM ke depannya. Karena hukum itu, gagasan kebebasan berekspresi tidak lagi dipandang sebagai landasan demokrasi.

"Perempuan jadi tidak berani berbicara. Melakukan self-censorship atau menyensor apa yang sebenarnya ingin diperjuangkan. Jadi direduksi karena takut terjerat UU ITE atau dicekal dugaan blasphemy. Tidak ada lagi ruang aman untuk dialog terbuka di antara masyarakat," jelas Nike.