Hasto bantah Jokowi kampanye di bioskop

Iklan pemerintahan hasil pembangunan pemerintah Joko Widodo di gedung bioskop menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Ada yang menyebut hal tersebut merupakan bagian kampanye dari Jokowi untuk Pilpres 2019 mendatang. 

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Hasto Kristiyanto, menegaskan iklan tersebut bukanlah merupakan kampanye, melainkan sebagai informasi kepada masyarakat mengenai keberhasilan pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.

"Itukan tidak ada permintaan mencoblos. Tidak ada gambar Kiai Maruf juga di sana," kata Hasto di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Hal tersebut hanyalah sebagai salah satu komitmen Jokowi dalam membangun kedaulatan dalam bidang pangan. Sekaligus, menginformasikan kepada rakyat pajak yang mereka bayarkan, seperti itulah hasilnya. 

Hasto pun menjelaskan, banyak yang salah dalam membedakan antara "use of power" dengan "abuse of power".  "Abuse of power contohnya ketika ada salah satu pimpinan yang minta anaknya difasilitasi pada saat keluar negeri," ungkap Hasto. 

Tetapi, kalau dalam konteks menyampaikan keberhasilannya, hal itu merupakan posisi strategis yang dimiliki incumbent. 

Klarifikasi Kemkominfo

Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu, menjelaskan, penayangan iklan kinerja pemerintah di bioskop hanya menjalankan tugas sebagai Humas Pemerintah (Goverment Public Relation).

Hal tersebut berdasarkan amanat UU No 39 Tahuh 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2015 dan Inpres No 9 Tahun 2015.

Sebagai Humas Pemerintah, Kementerian Kominfo selalu berupaya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan dan capaian, baik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran yg tersedia, termasuk melalui iklan layanan masyarakat," katanya melalui siaran persnya. 

Penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop karena menurutnya sebagai salah satu kanal dan dinilai tepat sasaran mengingat jumlah penontonnya terukur. 

Anggaran yang digunakan untuk iklan tersebut dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Kominfo Tahun 2018, yang mana proses perencaannya telah disiapkan sejak pertengahan 2017 lalu.