Hukum Besi Cak Imin pimpin PKB

Abdul Muahaimin Iskandar atau yang dikenal dengan Cak Imin kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2019-2024. Pengukuhan Cak Imin berbarengan dengan Sidang Pleno Muktamar V PKB di Bali pada Rabu (21/8). 

Dalam sidang pleno tersebut, Cak Imin terpilih sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi. Seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB menunjuknya kembali menjadi orang nomor satu di PKB, namun ada pemandangan ganjil nampak pada sidang pleno tersebut. 

Sejumlah petinggi DPP dan beberapa kader partai dari daerah tak muncul. Mereka adalah Sekretaris Jendral (Sekjen) PKB Abdul Kadir Karding dan Ketua DPP PKB Lukman Edy. 

Santer terdengar, keduanya tidak diundang oleh Cak Imin karena Karding dan Lukman disebut tidak lagi sejalan dengan Cak Imin. Ihwal keretakan ini mulanya terjadi karena Karding dan Lukman tidak mendukung Cak Imin maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2019. 

Lukman kepada Alinea.id mengakui persoalan yang terjadi di internal PKB. Kata Lukman, Cak Imin rupanya belum ikhlas karena gagal menjadi cawapres pada Pilpres 2019 lalu. 

Buntutnya, Karding dipecat sebagai sekjen dan membuat kewenangannya. Sejak saat itu Karding disebut tidak pernah diundang rapat. 

Memang, Karding tidak lantas hilang dari panggung politik sebab ia langsung diberi posisi sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Cak Imin pun waktu itu beralasan kalau pencopotan Karding agar lebih fokus memenangkan pasangan calon nomor urut 01. 

Namun, menurut Lukman di balik pemecatan Karding. Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut telah membangun narasi buruk tentang Karding kepada kader-kader PKB di seluruh daerah.

Bahkan Karding disebut sebagai musuh dalam selimut. Kader PKB yang dianggap memiliki kedekatan dengan Karding mulai disingkirkan.

Termasuk Lukman yang akhirnya tidak ikut dalam proses jelang Muktamar V PKB. 

Sementara itu, pengurus lain yang tidak diundang adalah: Ketua DPP PKB, dua Wakil Sekjen, pengurus-pengurus tingkat departemen dan beberapa staf di sekretariat yang tidak diikutsertakan dalam Muktamar V PKB. 

Atas dasar itu, Cak Imin disebut telah bersikap arogan. Kualitas Muktamar V PKB pun disanksikan. Termasuk penyusunan materi-materi muktamar yang berlangsung tertutup.

Rencana Cak Imin yang akan menghapus posisi sekjen dalam struktur keorganisasian PKB dan menggantikannya dengan jabatan baru seperti: direktur eksekutif, serta wakil ketua umum ditentang Lukman. Menurutnya, perubahan ini membuktikan Cak Imin berhasil menjadi mandatoris tunggal.

Posisi direktur eksekutif tidak sama dengan sekjen secara marwah. Secara konsep posisi tersebut hanya seperti karyawan DPP yang dipekerjakan Cak Imin dan suatu waktu dengan mudah ditendang kembali.

"Saya katakan posisi sekjen itu penting untuk penyeimbang. Kalau hilang, sudah dia (Cak Imin) bebas mau ngapain aja. Toh Dewan Syuro juga mulai terlihat Cak Imin gerus. Padahal di situ lah tempat kebijakan para kiai dan sekjen sebagai dwi tunggal," kata Lukman.

Lukman mendesak agar tidak ada prubahan struktur organisasi yang berubah. Ia juga mengatakan tidak tinggal diam, meski tidak hadir dalam Muktamar. 

Bersama dengan Karding dan sejumlah kader yang juga tidak diundang dalam Muktamar V PKB akan melangsungkan pertemuan dengan senior-senior PKB. Alasannya, regenerasi dikhawatirkan bakal macet dan ruh NU di PKB dikhwatirkan akan tergerus. 

Konflik Serius

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, Cak Imin sedang melakukan eliminasi bagi mereka yang memiliki sikap politik berbeda dalam partai. Adi melihat Cak Imin menganggap kader PKB yang tidak diundang sebagai trouble maker atau penghalang bagi dirinya sebagai Ketua Umum.

"Bahkan kalau mau jujur, unsur keluarga besar Gus Dur juga tidak ada yang diundang. Mbak Yeni, Mahfud MD. Mereka adalah orang yang diyakini memiliki kedekatan secara ideologis dengan Gus Dur. Padahal suka tidak suka PKB ini eksistensinya tidak bisa lepas dari sosok Gus Dur juga," terang Adi.

Meski begitu, apa yang dilakukan Cak Imin adalah strategi politik yang lumrah dilakukan oleh ketua umum parpol. Ia tidak ingin ada orang yang berpotensi dapat menghalau dirinya kembali jadi Ketua Umum PKB.

Hal yang telah dilakukan Cak Imin diistilahkan oleh Adi sebagai penyakit atau kecacatan dalam parpol berupa hukum besi oligarki. Artinya, bahwa setiap elite pimpinan parpol seakan-akan menjadi hukum besi yang bisa memutuskan apapun terkait kepentingan politiknya.

"Jadi kalau orang-orang yang dianggap Cak Imin sebagai trouble maker tidak hadir, itu memang bagian dari hukum besi dari pimpinan partai," kata Adi.

Adi sendiri menilai sejatinya Cak Imin harus segera menganyam atau melakukan rekonsilidasi ulang terhadap kader-kader PKB yang tidak diundang dalam Muktamar V PKB. Pasalnya jika terus berlarut, Adi khawatir semuanya akan menjadi bara dalam partai. 

Adi melihat sudah mulai ada resistensi dari dalam yang serius. Konflik ini harus disikapi dengan serius.

Memang konflik di internal PKB ini tidak merugikan posisi partai. Sebab apabila terjadi saat pilpres tentu akan berpengaruh pada perolehan suara walau demikian dalam jangka panjang konflik ini dapat berpotensi menumbuhkan dualisme atau friksi-friksi dalam parpol. 

Pakar Komunikasi Politik dari UGM Nyarwi Ahmad menilai, perilaku Cak Imin menandakan tidak ingin dihambat dalam setiap agenda politik yang telah direncakannya. Meski begitu, perpecahan partai dalam tubuh PKB diyakini belum akan terjadi asal tidak membentuk blok politik yang menolak hasil Muktamar tersebut.