sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Nasib Golkar usai kadernya terseret korupsi PLTU Riau

Korupsi PLTU Riau-1 menyeret Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham hingga aliran dana ke Partai Golkar. Bagaimana nasib Golkar?

Robi Ardianto Kudus Purnomo Wahidin
Robi Ardianto | Kudus Purnomo Wahidin Rabu, 29 Agst 2018 02:24 WIB
Nasib Golkar usai kadernya terseret korupsi PLTU Riau

Korupsi PLTU Riau-1 menyeret Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham hingga aliran dana ke Partai Golkar. 

Setelah tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih membenarkan adanya aliran uang ke tersangka lain yaitu, Johannes B. Kotjo yang digunakan untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, spekulasi muncul apakah hal ini akan mempengaruhi elektibilitas Golkar, mengingat Pemilu Legislatif akan dihelat sebentar lagi.

Direktur Ekstekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, kasus korupsi yang sedang mendera kader Partai Golkar, tak akan mengurangi pamor partai berlambang pohong beringin tersebut. Sebab, menurutnya partai yang dimpimpin Airlangga Hartarto tersebut memiliki pendukung loyalis di tataran bawah.

"Ini tak akan signifikan, sebab infrastruktur dan suprastruktur Partai Golkar itu kuat," paparnya kepada Alinea.id, Selasa (28/8).
 
Tak hanya itu, ia mengatakan, secara historis Partai Golkar telah membuktikan bahwa partai ini tetap stabil walaupun kerap dilanda isu miring.

"Lihat saja setelah reformasi, orang bilang Golkar akan redup, tapi nyatanya, seapes-apesnya dia nomor dua pemenang pemilu," paparnya.

Selain itu, Karyono mengatakan  sesungguhnya Golkar memiliki cara berbeda dengan Partai Demokrat dalam menghadapi isu korupsi kala kader partai berlambang segitiga Mercedes tersebut banyak terbelit kasus korupsi jelang pemilu 2014.

"Berbeda dengan Partai Demokrat tentunya, Golkar itu partai lama yang telah memiliki jaringan kuat di daerah, sehingga dia bisa mengamankan suara. Sedangkan, Partai Demokrat itu partai baru yang mengandalkan ketokohan SBY, maka yang bisa diamankan ya fans club-nya SBY," jelasnya. 

Senada dengan Karyono, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kasus korupsi yang sedang membelit kader Partai Golkar tak akan berpengaruh besar dalam Pileg 2019. Sebab, fenomena tersebut sudah biasa dialami oleh partai penguasa Orde Baru tersebut.

Sponsored

"Kita lihat saja sudah banyak yang korupsi, tapi tetap jadi pemenang dia," paparnya. 

Selain itu, kata Ujang, Partai Golkar dikenal memiliki kepiawaian dalam membangun komunikasi politik. Sehingga, Golkar mampu mengelola isu dengan baik.

"Contohnya begini, para kader Golkar ini, dia tidak koar-koar memerangi korupsi, jadi kala ada yang terjaring efek di masyarakat tak begitu besar. Beda dengan Demokrat pada pemerintahan SBY jilid II, lihat saja omongannya Angelina Sondakh, ngomongnya 'katakan tidak pada korupsi' padahal iya korupsi. Nah, itu yang bikin orang muak sehingga tak memilih Demokrat," paparnya.

Terkait konsekuensi politik yang akan dialami oleh Partai Golkar akibat  adanya kader yang terbelit kasus korupsi, Ujang mengatakan hal tersebut tak akan merugikan Golkar. Sebab, ia berpandangan Partai Golkar kerap memainkan politik dua kaki di setiap pemilu.

"Jadi kan pertanyaan orang itu apakah Golkar akan pindah kubu ke kubu Prabowo dengan adanya kasus yang menimpa kadernya? Ya lihat saja dia sering mainkan dua kaki, partai ini kerap main cantik. Tapi jangan lupa bisa saja kasus ini alaram agar Golkar tak macam-macam dengan Jokowi. Pihak koalisi ingin Golkar tetap fokus memenangkan Jokowi, apa bisa diartikan seperti itu? bisa saja dalam politik itu mungkin," jelasnya.

Meski demikian, Ujang dan Karyono mendorong kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap aliran dana yang mengalir ke tubuh Golkar, agar kasus tersebut tak menjadi isu yang penuh asumsi di masyarakat, terlebih lagi tahun politik akan segara datang.

"Dia ini kan penegak hukum ranah hukum dia harus steril dari kepentingan politik, ya harusnya diungkapkan apa benar kasus tersebut dialiri ke Munaslub, dan ini juga untuk membuktikan bahwa KPK tak tebang pilih dan bukan kepanjangan tangan pemerintah, pokoknya itu harus dibuktikan," pungkasnya.

Audit Golkar

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, mengatakan partainya siap diaudit terkait dengan adanya isu aliran dana yang mengucur pada Munaslub Partai Golkar. 

"Tentunya pasti lah (siap diaudit)," katanya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (28/8). 

Lodewijk menegaskan, untuk melakukan pengecekan ada atau tidaknya aliran dana yang masuk dalam Munaslub, bisa melihat dari sumber anggaran yang terdapat di AD/ART yang telah mengatur hal tersebut. 

"Manakala ada oknum yang bermain di balik itu, itu yang ingin kami cek. Oknumnya siapa kalau ada," katanya. 

Hanya saja, Lodewijk meyakini partainya bebas dari aliran dana tersebut. Saat ini, KPK sedang melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut, dan dia juga ingin mengetahui hasil yang didapatkan oleh KPK itu. 

"KPK kan sedang bekerja, mungkin kalau adanya temuan-temuan, tentunya akan diberikan ke kami," ungkapnya. 

Namun demikian, seandainya ditemukan oleh temuan KPK, maka pihaknya akan coba mendalami hal tersebut. 

Politisi partai Golkar itu menegaskan setelah diyakini dan dilakukan pengecekan baik kepada steering committee (SC) maupun organizing committee yang waktu itu bekerja, mereka mengaku tidak mendapatkan anggaran dari korupsi. 

Selain itu, terkait dengan kedekatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Yohannes Koco, Lodewijk beralasan karena keduanya sama-sama pebisnis. 

"Tentunya komunikasi-komunikasi sesama businessman ada lah forumnya,  mungkin mereka saling kenal tapi seperti apa saya tidak tahu," katanya.

Sedangkan pertemuan Airlangga dengan Eni Saragih, Lodewijk mengaku belum pernah mendengar adanya pertemuan tersebut. Namun, menurut Lodewijk ada yang mengkaitkan dengan Munaslub Partai Golkar, karena secara kebetulan Eni Saragih saat itu merupakan bendahara dari penyelenggara Munaslub tersebut.