Ingatkan Kemenhub, PKS sebut Indonesia 'surplus' kasus Covid-19

Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Syaikhu mengkritik kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) soal penghapusan 50% batas penumpang dalam tranportasi umum maupun pribadi.

“Saya ingatkan kepada Kemenhub, wabah ini belum selesai. Grafik belum juga melandai. Jangan hapus batasan jumlah penumpang," ujar Syaikhu dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Menurut politikus PKS ini, Indonesia masih ‘surplus’ kasus Covid-19 dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan yang signfikan. 

"Angka-angka ini secara jelas menunjukkan pandemi terus berlangsung. Tidak ada penurunan kasus. Ironisnya, kampanye New Normal terus digaungkan dan dijalankan pemerintah. Salah satunya dengan menerbitkan Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 yang merevisi Permenhub Nomor18 Tahun 2020,” bebernya.

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini menilai, kebijakan Kemenhub kontra produktif dengan keinginan pemerintah untuk mengendalikan transportasi dalam rangka menghadapi masa adaptasi new normal, menuju masyarakat produktif dan aman dengan tetap menekan penyebaran Covid-19.

Untuk itu, Syaikhu mendesak Kemenhub membatalkan Permenhub 41/2020 tersebut. Pasalnya, lanjut dia, jika pelonggaran ini diterapkan saat terjadi peningkatan jumlah penderita Covid-19, maka dikhawatirkan yang muncul adalah Old Normal. 

"Yaitu, terus meningkatnya penderita Covid-19 yang sesuai fitrahnya (kenormalannya) akan terus meningkat jika aspek physical distancing diabaikan. Batalkan kebijakan ini. Keluarkan peraturan yang tidak kontra produktif. Jangan sepelekan nyawa rakyat," tutupnya.

Diketahui, jumlah pasien yang terjangkit coronavirus disease 2019 atau Covid-19 di Indonesia hari ini terus mengalami kenaikan sebanyak 1.241 kasus. Sehingga total menjadi 34.316 orang.

Sementara total pasien yang sembuh dari Covid-19 sebanyak 12.129 orang, dan 1.959 dinyatakan meninggal dunia.